Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dipotong Rp3 T

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 disorot. Pemicunya adalah adanya pemangkasan tunjangan profesi guru (TPG). Tidak tanggung-tanggung, pemangkasan sekitar Rp3 triliun.


Advertisement

Semula anggaran TPG untuk para PNS daerah ditetapkan Rp53,836 triliun. Kemudian dengan keluarnya Perpres 54/2020 itu, anggarannya dipotong menjadi Rp50,881 triliun. Tunjangan guru lainnya  juga dipotong seperti tunjangan khusus guru PNS di daerah khusus berkurang dari Rp2,063 triliun menjadi Rp1,985 triliun.

Pemotongan anggaran TPG itu sontak mendapatkan respon negatif dari sejumlah kalangan, di antaranya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). "Saya sebenarnya menyayangkan kalau sampai ada pemotongan TPG. Karena TPG itu menjadi hak guru," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Ahad (19/4).

Dia menuturkan TPG untuk para guru PNS daerah itu sebaiknya jangan dipotong. Pemerintah, menurutnya, bisa menyisir anggaran lain yang tidak terkait dengan kesejahteraan guru. Unifah menuturkan di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, guru-guru juga terdampak dari sektor ekonomi. Dia khawatir jika ada pemotongan anggaran TPG, bisa membuat guru semakin terbebani.

Advertisement

Unifah mengatakan ada banyak pos anggaran yang bisa dipotong, ketimbang harus memangkas anggaran TPG seperti anggaran perjalanan dinas, kegiatan rapat-rapat, serta anggaran pembangunan dan belanja modal. Program lain seperti organisasi penggerak yang digagas sebelum ada wabah, bisa ditunda dahulu.

Kemudian pemangkasan juga bisa memanfaatkan dana penyelenggaraan ujian nasional (UN). Seperti diketahui pemerintah sudah memutuskan UN tahun ini ditiadakan. Sementara anggaran UN tahun ini sekitar Rp400 miliar. "Dari pos-pos tersebut, bisa disisihkan Rp3 triliun," tuturnya. Sehingga pemerintah tidak perlu mengurangi anggaran TPG.

Sementara itu, sejak pertengahan Maret lalu Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan kebijakan teaching from home (TFH) untuk mencegah penularan Covid-19. Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan kebijakan TFH tidak memengaruhi pembayaran tunjangan bagi guru madrasah. "Utamanya guru non-PNS," katanya.

Advertisement

Kamaruddin mengatakan ada beberapa jenis tunjangan bagi guru non-PNS di madrasah. Yaitu tunjangan profesi bagi guru non-PNS yang sudah bersertifikat. Kemudian tunjangan bagi guru non-PNS yang belum bersertifikat tapi sudah inpassing (penyetaraan guru PNS) sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Lalu ada tunjangan bagi guru non-PNS yang belum bersertifikat dan inpassing sebesar Rp250 ribu per bulan. Kemudian ada honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana operasional sekolah (BOS). Kemenag sejak awal tidak mensyaratkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) bagi guru non-PNS di madrasah untuk mendapatkan honor dari dana BOS. (wan/mar/jpg)

Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Sistem Pembayaran Berubah, 4.000 Guru dan Pegawai Disdikpora Kuansing Belum Gajian

Sistem Pembayaran Berubah, 4.000 Guru dan Pegawai Disdikpora Kuansing Belum Gajian

Sistem pembayaran berubah dari manuel ke aplikasi Google Crome, alhasil 4.000 leih guru dan pegawai Disdikpora Kuansing belum gajian.

Kabar Gembira bagi Guru di Inhu, setelah Gaji Bulan Juli Sempat Tertunda, Hari Ini Dibayarkan

Kabar Gembira bagi Guru di Inhu, setelah Gaji Bulan Juli Sempat Tertunda, Hari Ini Dibayarkan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ria Herlina menyampaikan kabar gembira bagi guru di Inhu, gaji bulan Juli cair

Sempat Jadi Perbincangan para Guru tentang Penerapan WFH dan WFA, Begini Penjelasan Bupati Inhu tentang Libur Semester

Sempat Jadi Perbincangan para Guru tentang Penerapan WFH dan WFA, Begini Penjelasan Bupati Inhu tentang Libur Semester

Bupati INdargiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto memberi penjelasan tentang penerapan WFH atau WFA bagi bagi guru ASN selama masa libur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer