Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPAI Duga Tak Ada Evaluasi SKB 4 Menteri

R
Penulis: Rinaldi❯
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (DOK JAWAPOS.COM)
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (DOK JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menduga tidak ada evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Pasalnya, dalam implementasinya, ditemukan adanya kasus positif Covid-19 setelah sekolah dibuka.


Advertisement

Setelah ada kasus positif Covid-19, pembelajaran tatap muka tetap diperbolehkan. Kata dia hal ini ada indikasi tidak melalui evaluasi.

"SKB 4 Menteri tersebut seharusnya di evaluasi dahulu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah atau daerah yang membuka sekolah di zona hijau. Evaluasi SKB ini tidak pernah disampaikan kepada publik," terang dia dalam keterangan tertulus, Sabtu (8/8).

Padahal, berdasarkan hasil pengawasan KPAI dari 15 sekolah di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, baru 1 sekolah saja yang benar-benar siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung.

Advertisement

"Dalam bulan Agustus 2020 ini, KPAI akan terus melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan kota lainnya," ujar Retno.

Belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata terdapat 1 guru dan 1 operator sekolah yang terinfeksi Covid-19. Di mana saat itu, pembelajaran tatap muka sudah berlangsung selama sepekan.

"Zona hijau di Bengkulu juga membuka sekolah pada 20 Juli 2020, namun 2 pekan kemudian wilayah tersebut menjadi zona merah karena ada tenaga kesehatan di salah satu puskesmas terinfeksi Covid-19," jelasnya.

Advertisement

Begitu juga Tegal yang zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada 1 siswa terinfeksi Covid-19, padahal ananda sudah masuk sekolah selama 2 pekan. Ketika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah melakukan tes PCR kepada 30 kali lipat dari kasus dalam populasi.

"Artinya, kalau ada 1 siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus di tes. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak atau guru di kluster tersebut," urai dia.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Advertisement
Editor : RP Rinaldi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Ribuan Anak Keracunan MBG dalam 3 Hari

Ribuan Anak Keracunan MBG dalam 3 Hari

KPAI mencatat 1.961 anak keracunan MBG hanya dalam waktu 3 hari di awal September tahun ini.

Pemprov Riau Selesaikan Evaluasi APBD Perubahan 2026 Milik 3 Daerah

Pemprov Riau Selesaikan Evaluasi APBD Perubahan 2026 Milik 3 Daerah

Plt Kepala BPKAD Riau Indra SE mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov_ Riau menyelesaikan evaluasi APBD Perubahan 2026 milik tiga daerah.

Kalah 1-2 dari PSIS, Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas: Kesalahan Kecil Jadi Bahan Evaluasi

Kalah 1-2 dari PSIS, Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas: Kesalahan Kecil Jadi Bahan Evaluasi

PSPS Pekanbaru harus mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil kurang maksimal, takluk 1-2 dari tuan rumah PSIS

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer