Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Momen Hardiknas, PGRI Minta Pemerintah Tuntaskan Rekrutmen Guru PPPK

E
Penulis: Edwar Yaman❯
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI, 27 November 2021.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI, 27 November 2021.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2022 dijadikan sejumlah pihak menyampaikan aspirasi soal pendidikan. Di antaranya disuarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka meminta pemerintah, khususnya Kemendikbudristek menuntaskan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Advertisement

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan seluruh rangkaian proses rekrutmen guru PPPK harus dituntaskan.

’’Terima kasih sudah ada guru honorer yang menerima SK (surat keputusan pengangkatan PPPK, red),’’ katanya, Rabu (4/5/2022).

Unifah mengungkapkan, di antara SK pengangkatan guru PPPK yang sudah terbit dilaporkan dari kawasan Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah provinsi lainnya. Dia berharap proses penerbitkan SK ini dikejar terus oleh pemerintah. Sehingga guru-guru yang sudah lolos atau memenuhi nilai ambang batas rekrutmen guru PPPK dapat menerima SK.

Advertisement

’’Untuk guru-guru yang sudah terbit SK guru PPPK-nya, saya sampaikan terima kasih. Semoga yang lainnya segera menyusul,’’ tuturnya.

Dia mengatakan keberadaan SK pengangkatan guru PPPK itu sangat penting. Yaitu sebagai pengakuan atau kepastian hukum terhadap status guru honorer. Dalam momen Hardiknas 2022, Unifah juga meminta kepada Kemendikbudristek untuk tertib organisasi. Dia tidak ingin ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pembina PGRI, kemudian diundang oleh Kemendikbudristek.

’’Kemudian orang yang mengaku-ngaku PGRI itu dianggap mewakili suara kami di PGRI. Padahal tidak,’’ katanya.

Advertisement

Dia mengatakan jika memang ingin melibatkan PGRI, Kemendikbudristek harus melalui tata cara organisasi yang benar. Yaitu melalui pengurus PGRI yang resmi. Termasuk dalam pembahasan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

’’Kami (PGRI) bukannya cerewet. Tetapi mengingatkan bagian dari masyarakat di bidang pendidikan,’’ tuturnya.

Unifah mengatakan pembahasan peta jalan pendidikan juga harus dilanjutkan oleh pemerintah.

Sumber: Jawapos.com

Editor: Edwar Yaman

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Kontrak Guru PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Setahun

Kontrak Guru PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Setahun

Kontrak 242 ribu guru PPPK Paruh Waktu diperpanjang setahun sebelum dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027.

Redistribusi PPPK Guru di Kampar Disorot, Komisi II DPRD Minta Masa Pengajuan Diperpanjang

Redistribusi PPPK Guru di Kampar Disorot, Komisi II DPRD Minta Masa Pengajuan Diperpanjang

Penataan dan redistribusi guru PPPK di Kabupaten Kampar menuai perhatian serius dari Komisi II DPRD Kabupaten Kampar saat RDP

Guru PPPK Penuh Waktu Bisa Jadi PNS

Guru PPPK Penuh Waktu Bisa Jadi PNS

Pemerintah alihkan status guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu jadi ASN pusat. Simak rencana seleksi CPNS dan penataan kesejahteraan guru

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer