BUPATI Rokan Hulu (Rohul) (RIAUPOS.CO.) - Anton ST MM menegaskan pakta integritas yang telah dibaca dan ditandatangani pejabat eselon II dan III saat pelantikan, bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen yang wajib dijalankan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan orang nomor satu Rohul itu, sebagai upaya memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul.
Dalam pakta integritas yang dibacakan dan ditandatangani pejabat eselon tersebut, terdapat 30 poin komitmen yang harus dijalankan. Bagi pejabat yang melanggar janji dalam pakta integritas, akan dikenakan sanksi moral, administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Bupati, pejabat eselon II dan III yang telah dilantik harus menjadikan pakta integritas sebagai pedoman kerja, mulai dari menjaga profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, hingga menghindari penyalahgunaan wewenang.
‘’Pakta integritas yang sudah dibaca dan ditandatangani harus benar-benar dijalankan. Ini adalah komitmen moral sekaligus tanggung jawab jabatan. Pelanggaran terhadap janji dalam pakta integritas yang telah ditandatangani akan berimplikasi pada sanksi sesuai aturan yang berlaku,’’ tegas Bupati.
Mantan Kadis PUPR Rohul itu meminta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Rohul menjadi contoh tauladan, bagi seluruh pegawai di unit kerja masing-masing, terutama dalam hal disiplin, kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Editor : Arif Oktafian