SOAL BPJS KESEHATAN

Ribka PDIP Pertanyakan Sensitivitas Pemerintahan Jokowi

Politik | Jumat, 15 Mei 2020 - 05:12 WIB

Ribka PDIP Pertanyakan Sensitivitas Pemerintahan Jokowi
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning saat berorasi pada aksi unjuk rasa buruh. (DOK JPNN.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mempersoalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, pemerintah seharusnya sensitif terhadap kondisi rakyat pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).


Mbak Ning -panggilan karibnya- mengatakan, saat ini banyak rakyat hidup susah akibat, termasuk yang terkena pemutusan hubungan herja (PHK). Oleh karena itu sepantasnya pemerintah tidak menambah kesulitan rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Rakyat justru sedang bingung dan terhimpit, ada yang di-PHK, tidak bisa bayar kontrakan, anak mau masuk sekolah, pekerjaan ke depan bagaimana, masa, malah BPJS naik. Pemerintah sensitif deh," kata Ribka melalui keterangan resmi kepada awak media, Kamis (14/5).

Ribka menegaskan, ada landasan hukum yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Putusan MA itu membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020.  "Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja," ucap dia.

Oleh karena itu Ribka mengatakan, pemerintah tidak memiliki alasan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, seharusnya rakyat kecil tetap bisa menerima kemewahan fasilitas kesehatan tanpa membayar premi asuransi dari negara itu.

"Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan bisa dibebaskan. Seperti pajak dibebaskan, ini kenapa BPJS Kesehatan malah naik. Lama-lama orang bisa tidak bayar BPJS," ujar dia.

Politisi berlatar belakang dokter itu pun mengharapkan pemerintah mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS Kesehatan," ujar Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PDIP itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-13.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com