
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025 menggelar rapat perdana bersama Pemerintah Provinsi Riau di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (30/3).
Dalam rapat awal tersebut, Ketua Pansus LKPJ Androy Aderianda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan data terkait pelaksanaan LKPJ tahun 2025 sebagai bahan pembahasan pada pertemuan selanjutnya.
“Dalam pertemuan awal ini kami meminta seluruh OPD memberikan data terkait LKPJ Tahun 2025, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut,” ujar Androy.
Ia juga menegaskan bahwa pansus akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, guna menilai kesesuaiannya dengan visi dan misi kepala daerah.
“Pansus akan menganalisa apakah program kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” tambahnya.
Baca Juga: Pemko Pekanbaru Bergerak Cepat, OPD Diminta Bantu Korban Kebakaran di Sukajadi
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet menyoroti hasil pemeriksaan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hal ini sangat merugikan Provinsi Riau. Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat mengembalikan kepercayaan publik, sehingga pada tahun 2026 ini kita bisa kembali meraih predikat WTP,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan bekerja semaksimal mungkin agar harapan bersama ini dapat terwujud, sehingga tahun ini kita dapat kembali menerima predikat WTP,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

