Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Minta MK Kabulkan Uji Materi UU Guru dan Dosen

R
Penulis: Redaksi❯
Habib Syarief Muhammad. (JPG)
Habib Syarief Muhammad. (JPG)

Advertisement

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad me­nyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kesejahte­raan dosen yang mencuat dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (25/5). Pasalnya, Asosiasi Dosen Indonesia mengeluhkan hanya mendapat gaji Rp3,36 juta setiap bulan, disebut paling rendah se-Asia Tenggara. 

Bahkan, dosen harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena dapat memengaruhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Advertisement

“Kalau gaji mereka kecil dan kesejahteraannya kurang, bagaimana para dosen bisa fokus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara maksimal? Padahal mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan mencetak generasi bangsa,” kata Habib Syarief, Kamis (28/5).

Ia menilai, rendahnya tingkat kesejahteraan dosen dapat berdampak pada menurunnya minat generasi muda untuk berkarier sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Jika situasi itu terus berlangsung, dunia pendidikan tinggi Indonesia dikhawatirkan menghadapi persoalan regenerasi dosen di masa mendatang.

Advertisement

Menurut Habib Syarief, dosen memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, negara dinilai perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para akademisi.

“Saya sangat prihatin dengan kondisi para dosen saat ini. Mereka adalah ujung tombak pendidikan tinggi kita. Kalau dosen tidak sejahtera, bagaimana mereka bisa fokus mendidik anak-anak bangsa dan menghasilkan riset-riset berkualitas,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu mengaku memahami besarnya tanggung jawab profesi dosen, karena pernah menjalani langsung pekerjaan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi.

“Saya pernah menjadi dosen, sehingga saya tahu bagaimana beratnya tanggung jawab profesi ini. Dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” tuturnya.

Atas dasar itu, Habib Syarief menyatakan dukungannya terhadap judicial review atau uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen yang diajukan para dosen ke MK.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Penyusunan Dinilai Tidak Transparan, Ancam Gugat ke MK

UU Perampasan Aset Disahkan, Penyusunan Dinilai Tidak Transparan, Ancam Gugat ke MK

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, tetapi koalisi antikorupsi menilai proses penyusunannya tidak transparan dan mengancam menggugat ke MK.

DPR Tolak Kedaulatan RI Dimanfaatkan Pihak Ketiga

DPR Tolak Kedaulatan RI Dimanfaatkan Pihak Ketiga

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, mendukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor komoditas.

Komisi III DPR Desak Polri Evaluasi Kapolda Jateng Usai Penggerebekan Pondok Pesantren  

Komisi III DPR Desak Polri Evaluasi Kapolda Jateng Usai Penggerebekan Pondok Pesantren  

Komisi III DPR mendesak Polri mengevaluasi Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo terkait penggerebekan pondok pesantren.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer