Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Pembayaran Honor Nakes dan Guru Paruh Waktu Diprioritaskan

A
Penulis: Afiat Ananda❯
INDRA GUNAWAN. (JPG)
INDRA GUNAWAN. (JPG)

Advertisement

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk memprioritaskan pembayaran honor tenaga kesehatan (nakes) dan guru paruh waktu yang hingga kini masih dikeluhkan di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan keterlambatan pembayaran honor tersebut terus menjadi perhatian Komisi V DPRD Riau karena aduan dari tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan masih sering diterima oleh pihaknya.

Advertisement

“Kami meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyurati seluruh bupati dan wali kota agar memprioritaskan belanja pegawai, khususnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Jangan sampai hak-hak mereka terabaikan,” kata Eet, Ahad (7/6).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi V DPRD Riau bahkan telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.

Advertisement

Menurut Eet, dari hasil koordinasi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya telah menyalurkan anggaran yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, pelaksanaan pembayaran honor sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kepala daerah.

“Pemprov sudah menyalurkan anggarannya ke kabupaten dan kota. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam memprioritaskan penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah daerah yang diduga mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor tenaga kesehatan dan guru paruh waktu ke kebutuhan lain. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan para tenaga pelayanan publik yang selama ini tetap menjalankan tugasnya.

“Ada informasi yang kami terima bahwa masih ada daerah yang mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan lain. Ini yang menjadi perhatian kami dan akan terus kami awasi,” tegasnya.

Eet menambahkan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan merupakan ujung tombak pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta menempatkan pembayaran honor mereka sebagai prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Komisi III DPRD Kuansing Tinjau Pembangunan Astaka MTQ Riau, Minta Digesa, PUPR Yakin Bisa Digunakan

Komisi III DPRD Kuansing Tinjau Pembangunan Astaka MTQ Riau, Minta Digesa, PUPR Yakin Bisa Digunakan

PUPR Kuansing yakin Astaka MTQ Riau dapat selesai tepat waktu. Memastikan hal itu, Komisi III DPRD Kuansing meninjau pembangunan astaka

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Konflik agraria di Riau bukan sekadar soal batas atau sertifikat, melainkan pertentangan makna antara hukum negara, adat, dan korporasi.

Jalan Rusak Rengat-Rumbai Diusulkan Masuk APBD Riau 2027

Jalan Rusak Rengat-Rumbai Diusulkan Masuk APBD Riau 2027

Jalan rusak Rengat-Rumbai dan Kemuning-Bagan Jaya diusulkan masuk APBD Riau 2027 untuk meningkatkan akses transportasi dan keselamatan warga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer