Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi D DPRD Rohil Gelar Rapat Tertutup

Z
Penulis: Zulfadli❯
 Komisi D DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat tertutup menyikapi sejumlah isu soal kesehatan, sosial dan lain-lain di Bagansiapiapi, Senin (10/8/2026).  (Zulfadli/riau pos)
Komisi D DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat tertutup menyikapi sejumlah isu soal kesehatan, sosial dan lain-lain di Bagansiapiapi, Senin (10/8/2026). (Zulfadli/riau pos)

Advertisement

BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Komisi D DPRD Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat de­ngar pendapat (RDP) bersama lintas sektor menyikapi kondisi terkait dengan pelayanan kesehatan dan sektor terkait lainnya, Senin (10/8). 

Rapat dihadiri dan di­pimpin Ketua Komisi D DPRD Rohil Purnomo SAg. Turut hadir anggota DPRD Rohil Edison SAg MH, Wakil Ketua DPRD Rohil Maston SH, serta Devi Paranita SIP. 

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung cukup lama. Sementara pihak terkait yang hadir di antaranya pihak BPJS Kesehatan Rohil, Kepala BPKAD  Hafimnur SE, Dirut RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi dr Tri Buana T Dewi, Kadis Sosial Andi Rahman SE dan sejumlah pihak. 

Advertisement

Ditemui seusai rapat, Ketua Komisi D DPRD Rohil Purnomo tak dapat diwawancarai, dirinya beralasan ada suatu keperluan.

Terpisah Kepala BPJS Kesehatan Rohil Rusna membenarkan terkait kegiatan pertemuan itu, membahas beberapa hal termasuk dengan soal pelaksanaan program BPJS di Rohil.  

Advertisement

Saat ditanyakan terkait dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah Rohil, ia turut membenarkan. Termasuk juga ketika ditanyakan terkait informasi tunggakan iuran BPJS kesehatan yang disebutkan mencapai Rp30 miliar lebih.  

“Tapi mereka (pemerintah daerah, red) sudah menyampaikan komitmen untuk pembayarannya. Di mana besok dibayarkan untuk bulan Januari sebesar Rp5 miliar,” kata Rusna. 

Dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan jumlah penerima layanan ini atau yang dimasukkan sebagai pihak yang iuran­nya dibayarkan pemerintah daerah, dan berbagai persoalan lainnya. Dan beralasan nantinya ada tim humas yang menyampaikan atau berdis­kusi lebih lanjut terkait dengan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Rohil. 

Diperoleh informasi jumlah peserta BPJS Kesehatan se-Rohil per April 2026 le­bih dari 600 ribu jiwa, atau sekitar 98 persen dari total penduduk Rohil. Namun dari jumlah tersebut tingkat kepesertaan aktif masih berada di angka 77 persen lebih. Sehingga masih ada peserta yang perlu diupayakan agar statusnya aktif terkait dengan pembayaran iuran dan pemutakhiran data. Capaian cakupan ini masih belum mencapai target dari UHC yakni 99 persen.(fad)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Malaria Rohil Jadi Perhatian, Komisi D DPRD Jadwalkan Panggil Diskes

Kasus Malaria Rohil Jadi Perhatian, Komisi D DPRD Jadwalkan Panggil Diskes

Kasus malaria meningkat di Kabupaten Rokan Hilir. Hal itupun menjadi perhatian DPRD Rohil. Dinas Kesehatan dijadwalkan untuk dipanggil

Komisi III DPRD Dampingi Pemkab Kuansing Jemput Dukungan Infrastruktur Digital di Kementerian Komdigi

Komisi III DPRD Dampingi Pemkab Kuansing Jemput Dukungan Infrastruktur Digital di Kementerian Komdigi

Komisi III DPRD Kuansing mendampingi Pemkab Kuansing untuyk menjemput dukungan infrastruktur digital di Kementerian Komdigi.

Komisi II DPRD Kampar Siap Dampingi Disdikpora Cari Solusi untuk Calon Siswa SMPN 4 dan SMPN 6 Siak Hulu

Komisi II DPRD Kampar Siap Dampingi Disdikpora Cari Solusi untuk Calon Siswa SMPN 4 dan SMPN 6 Siak Hulu

DPRD Kampar bersama Disdikpora mengupayakan solusi bagi ratusan calon siswa yang hingga kini belum mendapatkan kepastian bersekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer