Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Evaluasi Kultur Penegakan Hukum

T
Penulis: Tim Redaksi❯
FAUQI HAPIDEKSO. (JPG)
FAUQI HAPIDEKSO. (JPG)

Advertisement

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pena­nganan pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) turut menyita a­tensi legislator di DPR. Anggota Komisi XIII DPR Fauqi Hapidekso, mendesak mengevaluasi kultur penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pemenjaraan sebagai sanksi utama.

“Jangan hanya melihat persoalan di dalam lapas, kita harus melihat persoalan di hulunya. Banyak masalah di lapas terjadi karena fasilitas dan kapasitas tidak sebanding dengan jumlah penghuni,” kata dia, Rabu (30/9).

Menurut Fauqi, instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Hukum (Mekum) Supratman Andi Agtas menjadi momentum yang tepat. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan rehabilitasi untuk pengguna dan pecandu narkoba.

Apalagi bila melihat data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada April 2026. Jumlah warga binaan mencapai 271.602 orang dari kapasitas ideal 147.376 orang. Artinya sudah terjadi over capacity di dalam lapas dengan tingkat kepadatan hingga 85 persen. 

“Selama puluhan tahun penjara menjadi pilihan utama ketika terjadi pelanggaran hukum. Akibatnya, ketika jumlah warga binaan bertambah, kapasitas lapas tidak mampu mengimbangi,” ujarnya.

Advertisement

Fauqi menegaskan bahwa negara harus tegas membedakan perlakuan hukum antara korban penyalahgunaan narkotika dengan jaringan bandar dan pengedar. Pengguna dan korban tindak pidana ringan dinilai lebih tepat diarahkan mengikuti program rehabilitasi medis dan pemidanaan non-pemenjaraan. “Kalau semua persoalan ujungnya penjara, jangan heran kalau lapas terus penuh. Kita perlu memilah mana yang harus dipenjara dan mana yang cukup direhabilitasi sesuai undang-undang,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, dia menambahkan, dampak kelebihan kapasitas di dalam lapas tidak hanya menyasar aspek ruang fisik belaka. Kepadatan ekstrem memicu penurunan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan, hingga memicu konflik keamanan.

“Over capacity dapat berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar warga binaan dan layanan kesehatan. Kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan juga menjadi tidak optimal,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan menahun tersebut, Komisi XIII DPR mendorong optimalisasi implementasi keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana.(jpg) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Afni Zulkifli Dukung Penegakan Hukum Kasus Narkoba 2 PPPK PW, Ingatkan Jajaran untuk Bersih-Bersih

Afni Zulkifli Dukung Penegakan Hukum Kasus Narkoba 2 PPPK PW, Ingatkan Jajaran untuk Bersih-Bersih

Bupati Afni Zulkifli mendukung penegakan hukum kasus narkoba 2 PPPK PW, dan mengingatkan jajarannya untuk bersih-bersih.

Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Perancang Dorong Sanksi Administratif jadi Instrumen Penegakan Hukum

Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Perancang Dorong Sanksi Administratif jadi Instrumen Penegakan Hukum

Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan Edisi ke-11 secara virtual

Menteri LH Minta Penanganan Karhutla Dilakukan Mulai dari Pemadaman hingga Penegakan Hukum 

Menteri LH Minta Penanganan Karhutla Dilakukan Mulai dari Pemadaman hingga Penegakan Hukum 

Penanganan karhutla harus dilakukan mulai dari pemadaman hingga penegakan hukum. Hal itu disampaikan Menteri LH Jumhur Hidayat saat berada

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer