JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dinamika politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergerak cepat. Hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Di tengah desakan tersebut, Gibran memilih menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran juga sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo mengatakan, Gibran telah bertemu dengan Prabowo pada Selasa (10/11) pagi. Pertemuan di kediaman presiden itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasannya adalah dinamika politik setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: PKB Diminta Perkuat Gerakan Ekonomi dan Rangkul Generasi Muda
Sebagaimana diketahui, putusan MK dan MA menjadi pijakan utama desakan pemakzulan Gibran. Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA dari luar negeri. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai Wapres.
Sementara itu, melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kemendikbud pada 2019 dan memerintahkan pencabutannya. Dua putusan tersebut kemudian menjadi dasar argumentasi sejumlah anggota DPR untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Mensesneg menjelaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak niat tersebut. Menurut dia, presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Kami ingin meluruskan, tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Negara.
Prasetyo menambahkan, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo pun mempersilakan langkah tersebut. Pemerintah juga belum menetapkan tenggat waktu penyelesaian proses hukum.
“Ya kan itu proses hukum untuk selanjutnya kita tentunya menghormati, dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” ujarnya.
Baca Juga: Hatta Resmi Pimpin Golkar Meranti
Desakan Pemakzulan di DPR Menguat
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
