
PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Banyaknya kejadian perusakan lingkungan di Kabupaten Pelalawan, menjadi sorotan DPRD Pelalawan. Atas kondisi tersebut, maka pihak legislatif di Negeri Seiya Sekata ini berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian lingkungan hidup (LH) dengan objek air, tanah dan udara.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin SH kepada Riau Pos, Ahad (15/11). Dikatakannya, untuk membahas rancangan pembuatan Perda tersebut, pihaknya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pelalawan telah menggelar pertemuan bersam tim ahli dari lingkungan hidup dari UIR yang telah ditunjuk, belum lama ini.
“Banyak masukan dan hal-hal yang kita bahas dalam pembahasan pembentukan rancangan Perda ini. Dimana kita ingin kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan terjaga dengan baik dan lestari secara berkesinambungan. Jadi, harus ada ketegasan bagi para pelanggar dan perusak lingkungan hidup baik perseorangan, kelompok maupun corporate,” terangnya.
Baca Juga: Bankeu Pilkades Serentak Segera Diproses, Verifikasi Tuntas
Diungkapkannya, rancangan Perda ini, ditindaklanjuti pihaknya dengan telah membentuk panitia khusus (Pansus). Dimana Pansus telah menyusun draf Ranperda tersebut untuk segera dilakukan pembahasan bersama tim dari Pemerintah Daerah (Pemkab) Pelalawan yang akan di jadwalkan pada akhir bulan November 2026 ini.
Sehingga diharapkan dengan Perda ini nantinya, maka akan ada kejelasan terkait kelestarian lingkungan hidup. Dan juga sanksi yang diberlakukan bagi para perusak dan pelanggar yang mencemari lingkungan hidup di Negeri Seiya Sekata ini.
“Misalkan air, tentunya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencemari air seperti limbah atau menangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya menuba dan menyentrum ikan,” ujarnya.
Baca Juga: Ajak Kader PDIP Beri Manfaat bagi Masyarakat
Begitu juga tanah, sambung politisi Golkar ini, kaitannya dengan industri termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengelolaan limbah disekeliling perusahan. Kemudian udara, seperti pencemaran asap pabrik hingga menyebabkan polusi asap atau bau busuk yang ditimbulkan dari limbah perusahaan. Dan pihaknya optimis Perda tersebut akan diundangkan pada tahun 2026 ini.
“Dengan adanya Perda ini, maka nantinya akan ada aturan pengendalian lingkungan hidup dengan objek air, tanah dan udara. Sehingga lingkungan kita di Negeri Amanah ini dapat terjaga dari pencemaran dan perusakan,” tutupnya.(amn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




