Riau Tanggap Darurat hingga 29 Mei

Riau | Sabtu, 04 April 2020 - 09:53 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Jumlah pasien positif corona (Covid-19) di Riau meningkat tajam. Hingga kemarin total sudah ada 10 orang terkonfirmasi corona. Kondisi itu membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov Riau) menaikkan status dari siaga darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Nonalam, kemarin. Ini berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:  Kpts. 705/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam akibat Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Riau. Surat tersebut ditandatangani tanggal 3 April 2020. Tanggap darurat bencana ini berlaku selama 57 hari, terhitung 3 April hingga 29 Mei 2020.

"Tanggap darurat bencana nonalam akibat corona di Riau sudah dimulai," ujar Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar.

Gubri juga mengatakan, Pemprov Riau sudah menyiapkan makam khusus bagi pasien positif corona yang meninggal. Lokasi makam tersebut berada di daerah Pasir Putih, Kabupaten Kampar.

"Kami sudah siapkan tiga hektare lahan pemakaman itu yang merupakan tanah pemprov," jelasnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan rapid test sudah dilakukan kepada 669 ODP. Dari jumlah tersebut dua orang hasilnya positif, sementara sisanya negatif. Dalam pelaksanaan rapid test, masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan.

"Dua hasil rapid test positif itu ada di daerah Pelalawan dan Dumai. Untuk lebih memastikan lagi, maka dua ODP positif tersebut akan dilakukan swab," sebutnya.


Kemarin siang, Gubri juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Riau. Dalam pertemuan itu, Gubri menyampaikan informasi terkini terkait apa yang telah dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona di Riau.

"Tujuan dari kegiatan ini dimaksudkan, agar antara pemerintah dan media bisa satu bahasa dalam penyebaran informasi tentang corona. Kami juga berharap melalui media bisa menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan masyarakat dalam mengahadapi virus corona ini," sebutnya.

Apalagi saat ini, ungkap Gubri, masih ada masyarakat yang belum paham terkait upaya pencegahan virus corona. Seperti penerapan sosial distancing, cara mencuci tangan dengan sabun yang benar dan hal-hal pencegahan lainnya.

"Karena saat ini masih ada ditemui di masyarakat kita yang keluar rumah, berkumpul di kafe. Padahal imbauan pemerintah sudah jelas agar masyarakat tetap berada di rumah," jelasnya.

Pada kesempatan itu Gubri juga menjelaskan soal rencana akan dibuatnya posko bersama di perbatasan dengan provinsi tetangga. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Utara.

"Posko bersama ini sehingga kita punya satu data orang yang keluar masuk. Nanti personelnya juga gabungan," ungkapnya.

Gubri juga mengungkapkan telah menyurati pihak Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) di Padang untuk melakukan pengetesan sampel dari Riau. Ini untuk menyiasati lamanya waktu yang harus ditunggu bila mengirim hasil swab pasien ke Litbangkes Kemenkes di Jakarta. Ini juga sampai menunggu siapnya laboratorium yang dimiliki Riau dan keluarnya izin untuk melakukan pengetesan sendiri.

Soal perlunya partisipasi pihak swasta juga disinggung Gubri dalam kesempatan tersebut. Ia mengimbau perusahaan swasta di Riau ikut membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana ini.

"Termasuk juga soal pengadaan APD. Pemprov punya uang untuk memberi APD itu, namun masalahnya sekarang barangnya tidak ada," ujarnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Danrem 031/Wira Bima Brigjend TNI Mohammad Fadjar dan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto. Kapolda pada kesempatan tersebut mengungkapkan terus naiknya kasus ODP, PDP dan pasien positif di Riau menjadikan semua pihak harus bekerja lebih gigih dan bekerja keras lagi biar wabah ini bisa diatasi.

"Ini tentunya perlu dukungan semua pihak untuk bekerja sama. Polri tetap berpedoman dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan arahan Kapolri," ujarnya.

LAMR Keluarkan Warkah Maklumat
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengajak masyarakat meningkatkan kesetiakawanan dan perpaduan sosial dalam mengatasi kesulitan-kesulitan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari akibat bencana wabah corona. Selain itu, LAMR juga meminta kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi janji pemberian bantuan/insentif/subsidi dan/atau program jaringan pengamanan sosial untuk masyarakat ekonomi lemah. Baik itu di perkotaan, pedesaan, termasuk masyarakat adat di pedalaman. Juga usaha kecil sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan yang diumumkan oleh Presiden RI. Kedua hal itu merupakan di antara dari sebelas butir isi Warkah Maklumat yang dikeluarkan LAMR terkait upaya memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.  yang tengah melanda dunia, Indonesia, termasuk Provinsi Riau saat ini.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H Al azhar mengatakan,  LAMR menilai wabah Covid-19 membawa mudarat yang luar biasa. Berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, termasuk ibadah keagamaan berjamaah terganggu dan sebagian besar terpaksa dihentikan, sebagai bagian dari ikhtiar memutus dan menghentikan penyebaran virus tersebut.

"Warkah Maklumat yang diharapkan bisa disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Riau. Baik yang jauh maupun dekat. Baik di laut maupun di darat itu akan disampaikan kepada Gubernur Riau yang juga selaku Datuk Seri Setia Amanah, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Ketua MUI Riau, Sultan, Raja, dan pimpinan kekerabatan kesultanan/kerajaan di Riau, bupati dan walikota se-Riau, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Riau," ujarnya, Jumat (3/4).

Selain itu, juga disampaikan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Riau, pimpinan paguyuban etnis-etnis di Se-Riau, dan Ketua Umum MKA dan DPH LAMR kabupaten/kota se-Riau.

Dikatakan Kafir jika Kondisinya Normal
Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru Prof Akbarizan menjelaskan, laki-laki muslim yang tidak melaksanakan kewajiban Salat Jumat tiga kali berturut-turut di saat wabah Covid-19 tidak bisa digolongkan kafir jika ia menggantinya dengan melaksanakan Salat Zuhur di rumah.

"Pandemi Covid-19 ini menjadi uzur syar’i tidak melaksanakan Salat Jumat, tetapi dengan mengganti Salat Zuhur di rumah. Uzur syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam," ujarnya kepada Riau Pos, Jumat (3/4).

Menurut Akbarizan yang juga guru besar di Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, lelaki yang dihukum kafir adalah lelaki yang menolak untuk melaksanakan Salat Jumat tanpa alasan syar’i.

"Untuk Pekanbaru, bahkan Riau yang sudah ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana Covid-19 dapat menggunakan ini sebagai uzur syar’i," kata Akbarizan.

Ia meminta agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah dan ulama agar tidak melaksanakan saolat berjamaah di masjid. Termasuk Salat Jumat di masjid karena diduga rentan menjadi tempat penyebaran Covid-19. Sebab dalam kaidah yang disepakati oleh ulama itu adalah, menolak bahaya itu diutamakan dari pada melakukan yang baik.

"Kalau semua sepakat, maka akan cepat selesai perkara ini. Tetapi jangan masjid saja, mal-mal, tempat berkumpul lainnya juga harus mengikutinya aturan dan imbauan tersebut," tegasnya.(so/fia/ali/dof)






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU


Achmad - Idul Fitri

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-06-01.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com