Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan ASN di Setwan DPRD Akan Dipindah ke OPD Lain

S
Penulis: Soleh Saputra❯
SF HARIYANTO. (JPG)
SF HARIYANTO. (JPG)

Advertisement

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto akan melakukan perombakan besar-besaran terha­dap Aparatur Sipil Negara (ASN). Lebih dari 300 ASN di Setwan DPRD Riau akan dipindah secara bertahap agar transisi layanan tetap berjalan tanpa gangguan yang berarti.

Plt Gubri juga menyampaikan bahwa landasan perombakan secara menyeluruh perlu dilakukan meng­ingat sejumlah temuan kasus SPPD fiktif terus berulang sejak tahun 2020 lalu.

Advertisement

Temuan SPPD fiktif dinilai sudah mengakar dan beru­lang setiap tahun tanpa ada perubahan signifikan. Karena polanya terus berulang, pemerintah memutuskan mengganti ASN sepenuhnya agar budaya lama tidak ikut terbawa ke sistem yang baru.

Dia menegaskan, pergeseran massal ini murni penyegaran organisasi, bukan langkah yang dilatarbelakangi motif politik. Namun ia mengakui skala pergantian yang melibatkan seluruh ASN di instansi tersebut menjadi tidak biasa, karena besarnya jumlah yang terdampak sekaligus.

Advertisement

”Kami tidak punya niat yang macam-macam, ini hanya penyegaran saja, kepada masyarakat Riau. Kami mohon pengertiannya,” ujar SF Hariyanto.

Ratusan ASN Setwan Provinsi Riau yang dipindahkan akan ditempatkan di sejumlah instansi lain seperti BPBD, Satpol PP Provinsi Riau, serta beberapa panti asuhan.

“Pergantiannya akan dilakukan dua tahap, dan paling lama dua bulan setelah pergantian pertama semuanya sudah selesai,” tambahnya.

Meski sudah dipindahkan, ASN yang sebelumnya terlibat atau menerima dana SPPD fiktif tetap diwajibkan mengembalikan kerugian kas daerah. Pemprov Riau sudah memperbarui Pergub tentang TPP sebagai mekanisme pengembalian di mana potongan dilakukan langsung dari TPP yang dite­rima sesuai besaran temuan masing-masing, dengan cara dicicil.

“Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan,” ujar SF Hariyanto menjelaskan pertimbangan kemanusiaan di balik skema sanksi yang dipilih.

Advertisement
Editor : Arif Oktafian
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Resmi Mundur, DPRD Riau Turunkan Foto Gibran dari Setiap Ruangan

Resmi Mundur, DPRD Riau Turunkan Foto Gibran dari Setiap Ruangan

Pascapengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, DPRD Riau mulai menurunkan foto Gibran dari sejumlah ruangan

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah

Konflik agraria di Riau bukan sekadar soal batas atau sertifikat, melainkan pertentangan makna antara hukum negara, adat, dan korporasi.

Jalan Rusak Rengat-Rumbai Diusulkan Masuk APBD Riau 2027

Jalan Rusak Rengat-Rumbai Diusulkan Masuk APBD Riau 2027

Jalan rusak Rengat-Rumbai dan Kemuning-Bagan Jaya diusulkan masuk APBD Riau 2027 untuk meningkatkan akses transportasi dan keselamatan warga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer