PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau menggandeng Ombudsman RI untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Muliardi, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh ASN bekerja sesuai aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
"ASN harus menjadikan regulasi dan aturan sebagai rujukan utama dalam bekerja. Tidak cukup hanya memahami secara konseptual atau teoritis, tetapi harus benar-benar dilaksanakan di lapangan," tegas Muliardi.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial.
Setiap kebijakan maupun tindakan pejabat Kementerian Agama, mulai dari kepala madrasah, kepala KUA, kepala bidang hingga kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, menjadi sorotan publik.
Karena itu, Muliardi meminta seluruh ASN tetap profesional dan tidak mudah terpengaruh opini yang berkembang di ruang digital.
"Dinamika dunia maya hari ini sangat cepat. Apa yang dilakukan kepala madrasah, kepala KUA, kepala bidang, hingga Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota akan menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, ASN wajib memastikan setiap langkah dan kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna memastikan seluruh layanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ia mengatakan, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat melalui permintaan keterangan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan para pihak, hingga menerbitkan rekomendasi, termasuk rekomendasi ganti rugi maupun rehabilitasi apabila ditemukan maladministrasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
