PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau turut mengambil bagian dalam upaya percepatan pemulihan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perkembangan Pemulihan kawasan tersebut pada Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau tersebut menjadi wadah penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan dan percepatan pemulihan kawasan konservasi strategis di Provinsi Riau.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan koordinasi tersebut. Ia menyebutkan itu sebagai bagian dari komitmen Kemenkum dalam memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
''Ini bentuk partisipasi aktif kami dalam mendukung program pemerintah daerah dan nasional, khususnya dalam aspek penguatan regulasi, koordinasi kelembagaan, serta penyelarasan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemulihan kawasan TNTN. Kami juga ingin memastiman agar setiap langkah pemulihan memiliki dasar hukum dan tata kelola yang kuat,'' ujar Rudy.
Kanwil Kementerian Hukum Riau, tegas Rudy akan terus mendukung upaya kolaboratif pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di Provinsi Riau.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau mengutus Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya untuk mengikuti pembahasan bersama para pemangku kepentingan terkait pemulihan TNTN itu.
Seperti diketahui, Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut Keputusan Gubernur Riau mengenai pembentukan Tim Percepatan Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo. Kegiatan ini dihadiri turut dihadiri Plt Gubernur Riau SF Haryanto dan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala daerah.
Rapat ini merupakan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program pemulihan kawasan TNTN. Termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan, kendala yang masih dihadapi, serta strategi penguatan koordinasi antarinstansi.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memastikan upaya pemulihan kawasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Komitmen bersama seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Riau.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
