PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau terus berjalan. Hingga 1 September 2026, realisasi PSR di Riau telah mencapai 55.140,14 hektare (ha) dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp1,9 triliun.
Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Supriadi mengatakan, PSR merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Sasaran PSR adalah tanaman yang sudah tidak produktif, yaitu tanaman berumur di atas 25 tahun, produktivitas kurang dari 10 ton TBS per ha per tahun, dan menggunakan benih tidak unggul.
“Berdasarkan data realisasi, program PSR periode 2017-2026 telah menjangkau 23.789 pekebun yang tergabung dalam 235 kelembagaan pekebun. Secara rinci, realisasi terdiri dari 44.244,65 Ha jalur dinas dan 10.895,49 Ha jalur kemitraan,” katanya.
Baca Juga: BPBD Kampar Pantau Ancaman Cuaca Ekstrem, Titik Hotspot Nihil
Lebih lanjut dikatakannya, Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan luasan PSR terluas se-Riau yaitu 13.023,74 ha dengan 5.590 pekebun dan 42 kelembagaan. Disusul Pelalawan dengan 8.890,44 ha untuk 3.739 pekebun. “Kemudian Kabupaten Siak berada di posisi ketiga dengan realisasi 8.590,42 hektare untuk 3.658 pekebun. Kuantan Singingi 7.123,94 hektare dengan 2.731p,” paparnya.
Selanjutnya, Indragiri Hulu 5.731,10 ha dengan 2.488 pekebun, Rokan Hilir 4.482,34 ha dengan 2.265 pekebun, Rokan Hulu 4.291,44 ha dengan 1.744 pekebun, Indragiri Hilir 1.861,87 ha dengan 990 pekebun, Bengkalis 779,70 ha dengan 374 pekebun, dan Dumai 365,15 ha dengan 210 pekebun.
“Pelaksanaan PSR mengacu pada sejumlah regulasi terbaru. Di antaranya Kepdir BPDP Nomor 252/2024 tentang peningkatan besaran dana dari Rp30 juta per hectare menjadi Rp60 juta per hektare, Perpres 132/2024 tentang BPDPKS, serta Permen 05/2025 tentang pengembangan SDM dan peremajaan sawit,” sebutnya.
Dana yang didapat tersebut, digunakan untuk pembongkaran tanaman tua, pembelian bibit unggul bersertifikat, penanaman kembali, serta perawatan awal. “Program PSR ini diharapkan menjadi solusi bagi ribuan hektare kebun sawit rakyat yang saat ini sudah tidak produktif, sehingga petani bisa kembali menikmati hasil panen yang optimal secara berkelanjutan,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, program nasional yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang sudah tua, tidak produktif, atau menggunakan bibit tidak bersertifikat.
“Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan kelompok tani serta kinerja pemerintah kabupaten/kota,” katanya. Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Plt Gubri juga mendorong agar dinas-dinas di lingkungan Pemprov Riau untuk dapat memanfaatkan program pemerintah pusat yang dapat membantu masyarakat.
Seperti dengan mengejar realisasi PSR ini. “Dananya sudah ada di pusat, karena itu harus diusulkan agar bisa dapat bantuan. Dinas provinsi, kabupaten/kota serta petani harus bekerjasama untuk mensukseskan program ini,” pintanya.(adv/sol)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
