PEKANBARU dan JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) melakukan aksi demonstrasi di gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10). Massa aksi ini menyampaikan tuntutan terkait penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Seorang massa aksi bernama Refdi dalam orasinya mengatakan, pihaknya prihatin saat ini Riau masih terus-terusan diselimuti kabut asap akibat karhutla. Untuk itu, mereka meminta pemerintah harus hadir dan mengambil langkah tegas agar persoalan ini tidak terus berulang.
“Hampir setiap tahun masyarakat kita menghirup asap akibat karhutla. Pemerintah bersama aparat kepolisian harus tegas, tangkap para pelaku pembakaran tanpa pandang bulu, terutama para korporasi,” pintanya, kemarin.
Baca Juga: Prof Yesi Gagas Akuntansi Manajemen untuk Nilai Sosial Berkelanjutan
Massa juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan penanganan bagi masyarakat yang terdampak karhutla hingga menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Mahasiswa juga minta pemerintah menegaskan kebijakan terkait LGBT (lesbian, gay, bixesual, transgender) serta pengawasan terhadap generasi muda.
Selain itu, massa juga meminta kepada Pemprov Riau untuk memberikan beasiswa. “Kami minta beasiswa Pemprov Riau kembali dibuka. Jangan hanya untuk beasiswa lanjutan saja,” ujarnya.
Mahasiswa pun mendesak agar Pemprov Riau menghentikan segera bentuk pembiayaan bagi instansi vertikal yang ada di Riau. Kemudian lebih mementingkan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Terkait aksi massa ini, perwakilan Pemprov Riau sempat akan menemui massa aksi. Tapi, mereka ingin bertemu langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. Namun, kemarin SF Hariyanto sedang dinas luar. Alhasil, massa aksi kemudian ditemui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi.
Syahrial mengapresiasi aksi massa yang sudah berlangsung tertib dan berjanji akan mencatat seluruh tuntutan massa aksi dan menindaklanjutinya. “Apa yang menjadi tuntutan akan menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti. Kami menyampaikan permohonan maaf, Pak Plt Gubernur yang tidak bisa menemui massa aksi karena sedang ada kegiatan lain di luar kota,” sebutnya.
Aktivis Greenpeace Indonesia Tagih Janji
Peringatan dua tahun Kabinet Merah Putih, Selasa (20/10) disambut pula dengan aksi mahasiswa, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO). Mereka membentangkan spanduk dan memberikan kritik serta koreksi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
