KETENAGAKERJAAAN

Awas, Perusahaan Tak Terapkan UMK Bisa Disanksi Pidana

Riau | Senin, 29 November 2021 - 14:54 WIB

Awas, Perusahaan Tak Terapkan UMK Bisa Disanksi Pidana
JONLI (DOK.RIAUPOS.CO)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk di Provinsi Riau tahun 2022, sebesar Rp2.938,564. Selanjutnya UMP tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Jonli mengatakan, dasar dalam mengambil dan menetapkan UMK, pemerintah Kabupaten/Kota minimal harus sama dengan UMP. Namun tentunya lebih baik jika angkanya berada di atas UMP.


"UMP Riau sudah diteken pak Gubernur Syamsuar sebesar Rp2.938,564. UMP ini yang jadi dasar penetapan UMK kabupaten/kota," kata Jonli, Senin (29/11/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, penetapan UMK paling lambat harus sudah dilakukan pada 30 November 2021. Hal tersebut agar ada penyesuaian dan informasinya sampai kepada pekerja sebelum diberlakukan pada 2022 mendatang.

"Sampai saat ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang menetapkan UMK. Seperti Pekanbaru UMK nya ditetapkan di atas UMP," ujarnya.

Jika UMK telah ditetapkan, demikian Jonli, maka pihak perusahaan wajib untuk menerapkan UMK tersebut. Jika tidak, maka pimpinan perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.

"Kalau perusahaan tidak menerapkan pengupahan sesuai UMK, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Itu sudah jelas ada aturannya," tegas Jonli. 
 

Bank BJB

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)

Editor: E Sulaiman



Chinese News Year - FOX Hotel Pekanbaru



Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Mitra 10 Pekanbaru

PPDB THAWALIB 2022

TERBARU


EPAPER RIAU POS  25-januari-22.jpg


OPINI

Atan Sengat 2022-01-04 08:46:19
Chaidir (Tokoh Masyarakat) Welcome Home Irjen Iqbal 04 Januari 2022



riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com