BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Didera bayang-bayang defisit pada APBD 2026, pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan dikerahkan berupaya maksimal mengali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu ditegaskan Bupati Rohil H Bistamam, pada saat menyampaikan jawaban pemda atas pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD Rohil 2026, di Bagansiapiapi, Jumat (28/11/2025) malam.
"Pemkab melalui Bapenda akan maksimal mengali sumber PAD dan terus berupaya evaluasi secara periodik, serta mengidentifikasi potensi PAD," kata Bistamam.
Langkah itu terangnya dilakukan melalui pemetaan potensi pendapatan termasuk di sektor yang belum tergarap secara maksimal seperti sektor wisata.
Di samping itu, kata Bistamam Bapenda harus dapat mengali sumber pendapatan secara intensif, dengan berbagai langkah, kebijakan yang strategis, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait serta pusat dan akademika.
Keseluruhan menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Rohil, bupati menyebutkan saran dan masukan yang ada akan diformulasikan dengan langkah kebijakan dan program-program.
Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan optimalisasi PAD lewat digitalisasi sistem pemungutan, transparansi data serta penegakan pengawasan. Dengan tak menafikan pentingnya pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan. Begitu juga perhatian pada bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
"Apa yang disampaikan fraksi keseluruhan menjadi masukan dan saran yang penting," kata Bistamam.
Sebelumnya Fraksi-fraksi di DPRD Rohil secara umum telah menelaah nota penjelasan bupati atas ranperda APBD 2026, dimana untuk pendapatan daerah 2026 ditargetkan Rp2,1 triliun lebih. Telah mengalami penurunan sebesar Rp371 miliar lebih bila dibandingkan dengan periode berjalan pada APBD 2025 sebesar Rp2,5 triliun lebih.
Penurunan tersebut dipicu oleh penurunan pendapatan transfer pusat yang signifikan, selain itu pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dana desa, dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan khusus pemprov ke kabupaten.
Sementara belanja daerah, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah maka jumlah anggaran yang direncanakan dibelanjakan adalah Rp2,2 triliun lebih terdapat defisit anggaran sebesar Rp64miliar lebih.(fad)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
