Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Rohul Komitmen Pertahankan KLA

R
Penulis: Redaksi❯
Bupati Rohul H Sukiman serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohul 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama.
Bupati Rohul H Sukiman serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohul 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama.

ROHUL (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) berkomitmen untuk terus mempertahankan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori madya yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI tahun 2021 lalu.


Advertisement

‘’Kita berharap Ranperda tentang Penyelenggaraan KLA yang diserahkan ke DPRD Rohul ini dapat dibahas dan disetujui menjadi perda, untuk menjamin pemenuhan hak anak yang ada di Negeri Seribu Suluk,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman kepada wartawan, Senin (3/6) usai menyerahkan Ranperda tentang Penyelenggaraan KLA dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul.

Diakuinya, ranperda ini merupakan salah satu ranperda yang masuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) Kabupaten Rohul tahun 2024 yang ditetapkan DPRD pada akhir tahun 2023 lalu.

‘’Sebagai generasi penerus yang potensial, setiap anak di Rohul harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,’’ ujarnya.

Advertisement

Dijelaskannya, KLA merupakan kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, katanya, tidak dapat dilakukan secara parsial, ego-sektoral, dan sporadis melainkan perlu dilakukan secara komprehensif, integratif, dan terstruktur melalui pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.

Pembentukan perda ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Advertisement

‘’Pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terintegrasi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di daerah,’’ sebutnya.

Sukiman mengatakan, ranperda ini untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.(adv)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

37 Perusahaan di Rohul Belum Lapor Hasil Rekrutmen

37 Perusahaan di Rohul Belum Lapor Hasil Rekrutmen

Sebanyak 37 dari 38 perusahaan peserta Job Fair Rohul 2026 belum melaporkan hasil rekrutmen tenaga kerja kepada Pemkab Rohul.

Nasib Ribuan Pelamar Job Fair Rohul Menggantung, 37 Perusahaan Belum Laporkan Hasil Rekrutmen

Nasib Ribuan Pelamar Job Fair Rohul Menggantung, 37 Perusahaan Belum Laporkan Hasil Rekrutmen

Ribuan pencari kerja di Rohul untuk mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair 2026 masih menggantung dan kepastianbekerja belum juga diperoleh.

Ruang Fiskal Terbatas, Rohul Minta Pusat Salurkan DBH Rp161 Miliar

Ruang Fiskal Terbatas, Rohul Minta Pusat Salurkan DBH Rp161 Miliar

Pemkab Rohul mendesak pemerintah pusat menyalurkan DBH kurang bayar Rp161,09 miliar untuk memperkuat fiskal dan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer