Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyusunan RAPBD dan APBDP Rohul Dipantau KPK

E
Penulis: Engki Prima Putra❯
YUSMAR
YUSMAR

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - TAHAPAN proses penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dipantau oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Republik Indonesia.


Advertisement

Hal itu sesuai terbitnya Surat Edaran (SE) Ketua KPK RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Menyikapi hal ini, Bupati Rohul H Sukiman melalui Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi kepada Riau Pos, Senin (24/6) membenarkan, KPK akan melakukan pemantauan tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Serta akan mengambil langkah-langkah konkret, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

‘’Pemkab Rohul komit patuhi SE Ketua KPK RI dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD Rohul Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Ada 4 poin penting yang digariskan KPK, yang menjadi salah satu rambu-rambu dan pedoman oleh Pemkab Rohul dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pada APBD murni 2025 dan APBD Perubahan tahun 2024, tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,’’ ujarnya.

Advertisement

Dijelaskannya, 4 poin yang menjadi perhatian KPK RI, mulai dari tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses, disampaikan sebelum RKPD yang penetapannya mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kemudian setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).(hen)

Advertisement
Editor : RP Arif Oktafian
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Nasib Ribuan Pelamar Job Fair Rohul Menggantung, 37 Perusahaan Belum Laporkan Hasil Rekrutmen

Nasib Ribuan Pelamar Job Fair Rohul Menggantung, 37 Perusahaan Belum Laporkan Hasil Rekrutmen

Ribuan pencari kerja di Rohul untuk mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair 2026 masih menggantung dan kepastianbekerja belum juga diperoleh.

Jalan Provinsi di Ujung Batu Timur Rawan Laka, Dishub Rohul Lakukan Mitigasi Kondisi Jalan Provinsi

Jalan Provinsi di Ujung Batu Timur Rawan Laka, Dishub Rohul Lakukan Mitigasi Kondisi Jalan Provinsi

Kerusakan jalan provinsi di Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Rohul.

Sempat Viral karena Rusak Parah, Jalan Lintas Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar Akhirnya Diperbaiki

Sempat Viral karena Rusak Parah, Jalan Lintas Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar Akhirnya Diperbaiki

Kondisi ruas jalan provinsi lintas Ujung Batu-Rokan-Batas Sumbar, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang sempat rusak kini mulai membaik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer