
PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Menjelang berakhirnya masa jabatan pada 2 September mendatang, DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (28/6) malam akhirnya dapat menyetujui pengesahan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebelumnya telah dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Rohul.
Dengan telah diresmikannya 4 ranperda oleh DPRD Rohul, Bupati Rohul H Sukiman menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Rohul khususnya Banggar dan Panitia Khusus (Pansus) yang telah merumuskan dan membahas 4 ranperda tersebut dengan alot hingga telah disetujui menjadi Perda pada Rabu (28/6) malam.
‘’Kita memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Rohul atas kerja sama, dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyusunan dan pembahasan ranperda hingga disetujui menjadi perda tentu ada diskusi yang mendalam, tanggapan konstruktif, serta masukan dari berbagai pihak telah memperkaya substansi dari 4 perda tersebut,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman kepada wartawan, Rabu (28/8).
Rapat paripurna pengesahan 4 Ranperda tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra ST MSi, Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama, Andrizal serta hadir puluhan anggota DPRD Rohul. Sementara dari pemerintah daerah turut hadir Bupati Rohul H Sukiman, Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi, Staf Ahli Bupati, Asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.
Empat ranperda yang disahkan sekaligus dalam untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) oleh DPRD Rohul, dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul di antaranya Ranperda tentang APBD Rohul Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rohul tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bupati dua periode itu mengatakan, dengan telah disetujuinya ranperda tersebut, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Ranperda tentang APBD Rohul Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang RPJPD Rohul Tahun 2025-2045 selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda.
Sementara untuk Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib disampaikan kepada gubernur, menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan DRD Rohul untuk dievaluasi.(hen)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




