ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) memperkuat langkah kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting menyusul hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang menunjukkan prevalensi stunting meningkat menjadi 21,4 persen atau naik 5,5 poin persentase dibandingkan tahun 2023.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memperkuat sinergi lintas sektor melalui Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Rohul H Syafaruddin Poti SH MM saat membuka Pra-Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Rohul Tahun 2026 di Aula Bapperida Rohul, Selasa (14/7).
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini, unsur forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rohul H Yusmar MSi, Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri, perwakilan Kementerian Agama, Baznas Rohul, kepala OPD terkait, camat, kepala puskesmas, Koordinator Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Kabupaten Rohul.
Dalam arahannya, Syafaruddin Poti yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rohul mengatakan, Pra-Musrenbang Tematik Stunting merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun strategi yang lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting.
“Forum ini menjadi wadah evaluasi sekaligus menyusun langkah yang lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan prevalensi stunting berdasarkan SSGI 2024 harus menjadi perhatian bersama. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi penerus. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama serta langkah nyata dari seluruh pihak.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Wabup Syafaruddin menekankan tiga strategi utama. Pertama, memastikan seluruh intervensi, baik intervensi spesifik di bidang kesehatan maupun intervensi sensitif seperti sanitasi, penyediaan air bersih dan ketahanan pangan, tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Lahan SR Seluas 6,8 Ha Memenuhi Syarat
Kedua, intervensi harus dilakukan sejak dini, mulai dari calon pengantin, ibu hamil hingga balita usia dua tahun, agar memperoleh pemenuhan gizi dan layanan kesehatan yang optimal. Ketiga, seluruh kader dan tenaga kesehatan diminta terus memperbarui data lapangan.(adv)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
