Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warning OPD Hadir Tepat Waktu

E
Penulis: Engki Prima Putra❯
Ketua Komisi 4 DPRD Rohul Karneng Dimara Lubis bersama anggota sedang membahas Rancangan KUA PPAS 2027 bersama Dinas Perhubungan  di ruang komisi DPRD Rohul, Selasa (4/8/2026). (Humas DPRD Rohul untuk Riau Pos)
Ketua Komisi 4 DPRD Rohul Karneng Dimara Lubis bersama anggota sedang membahas Rancangan KUA PPAS 2027 bersama Dinas Perhubungan di ruang komisi DPRD Rohul, Selasa (4/8/2026). (Humas DPRD Rohul untuk Riau Pos)

Advertisement

 

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bergerak cepat membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. 

Sehari setelah dokumen tersebut diserahkan Pemerintah Kabupaten Rohul, seluruh komisi langsung menggelar pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul, Selasa (4/8). 

Advertisement

Pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Rohul  dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (8/8) mendatang di ruang komisi terkait. Masing-masing komisi akan mengupas program dan usulan anggaran OPD sesuai bidangnya sebelum hasil pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai rekomendasi untuk dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar).

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkab Rohul memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.850.282.718.031. Sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp2.008.984.090.339, sehingga pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp218.286.515.558 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp59.585.143.250.

Advertisement

Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini menegaskan, seluruh kepala OPD wajib mengikuti pembahasan se­suai jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, kehadiran OPD sangat menentukan kelancaran pembahasan karena setiap program dan alokasi anggaran harus dapat dijelaskan secara rinci di hadapan komisi.

“Seluruh kepala OPD kami minta hadir tepat waktu sesuai jadwal pembahasan di komisi. Jangan sampai ada yang terlambat apalagi tidak hadir tanpa alasan yang jelas, karena akan menghambat proses pembahasan KUA dan PPAS,” tegas Sumiartini.

Politisi PDI-Perjuangan Rohul itu mengatakan, DPRD menginginkan seluruh tahapan berjalan efektif se­hingga tidak ada agenda yang tertunda akibat ketidaksiapan OPD. Setiap usulan program harus dipaparkan secara terbuka agar dapat dikaji bersama sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Hasil pembahasan di masing-masing komisi nantinya akan menjadi rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di tingkat Badan Anggaran. Karena itu kami berharap seluruh OPD dapat kooperatif dan memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sesuai agenda Banmus DPRD, pembahasan di tingkat Banggar bersama TAPD Rohul akan berlangsung mulai Senin (10/8) hingga 20 Agustus mendatang. Pada tahapan tersebut, lanjutnya, dilakukan pembahasan dan finalisasi Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

APBD Rohul Diproyeksi Rp2,008 T

APBD Rohul Diproyeksi Rp2,008 T

Pemkab Rokan Hulu menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2027 dengan proyeksi belanja daerah Rp2,008 triliun.

RPKAD Kebut Penyusunan Draf Rancangan KUA-PPAS 2027 Target Akhir Juli Diserahkan ke DPRD

RPKAD Kebut Penyusunan Draf Rancangan KUA-PPAS 2027 Target Akhir Juli Diserahkan ke DPRD

BPKAD Rohul mengebut penyusunan draf KUA-PPAS 2027, ditargetkan diserahkan ke DPRD pada akhir Juli 2026.

Kepastian Dana Pusat Jadi Penentu Pembahasan RAPBD Rohul 2027

Kepastian Dana Pusat Jadi Penentu Pembahasan RAPBD Rohul 2027

DPRD Rohul menunggu kepastian dana transfer pusat Rp161 miliar untuk menyesuaikan RAPBD 2027 dan memastikan anggaran gaji PPPK.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer