Belanja Modal Dipangkas Rp121,6 M

PASIRPANGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam rancangan perubahan APBD 2026 diasumsikan bertambah Rp64,7 miliar. Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, belanja modal justru mengalami pemangkasan cukup tajam hingga Rp121,6 miliar. 

Hal itu disampaikan Bupati Rohul Anton ST MM dalam rapat paripurna DPRD penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Rohul, Senin (14/9). 

Rapat paripurna yang dipim­pin Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini didampingi Wakil Ketua Mohd Aidi SH dan H Porkot Lubis SH MH, dihadir Pj Sekda Rohul Drs H Yusmar MSi, kepala OPD serta puluhan anggota DPRD Rohul yang memenuhi kuorum.

Baca Juga: Kasus ISPA Rohul Capai 1.860 dalam 3 Pekan, Separuh Penderitanya Anak-anak

Perubahan Anggaran tersebut, merupakan tindak lanjut Perubahan RKPD 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rohul Nomor 30 Tahun 2026. Bupati Anton menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan karena terdapat perkembangan penerimaan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi APBD murni. 

Selain itu, terdapat pene­rimaan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Riau setelah APBD 2026 ditetapkan, sehingga perlu dimasukkan dalam rancangan perubahan APBD. “Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja prioritas daerah serta menyesuaikan kembali estimasi Silpa tahun sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Rohul tahun anggaran 2025,” kata Bupati Anton dalam pidatonya.

Dari sisi pendapatan, jelasnya, pada APBD murni 2026 menetapkan target Rp1,757 triliun. Dalam rancangan perubahan KUA, pendapatan meningkat menjadi Rp1,821 triliun atau bertambah Rp64,7 miliar. 

Baca Juga: Belanja Modal Rohul Dipangkas Rp121,6 Miliar, Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 Diserahkan ke Dewan

Kenaikan tersebut berasal dari perubahan asumsi pene­rimaan PAD, transfer pemerintah pusat dan Provinsi Riau, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan untuk gaji guru bantu serta pengembalian sisa belanja hibah.

Namun, kenaikan pendapatan tersebut berban­ding terbalik dengan belanja modal. Anggaran yang semula mencapai Rp295,77 miliar dipangkas menjadi Rp174,08 miliar. Dengan demikian, belanja modal berkurang sekitar Rp121,69 miliar.

Selain belanja modal, belanja operasi juga turun Rp4,64 miliar, dari Rp1,427 triliun menjadi Rp1,422 triliun. Belanja tidak terduga dipangkas cukup besar, dari Rp26,88 miliar menjadi Rp4,9 miliar. Sedangkan belanja transfer turun sekitar Rp329,18 juta, dari Rp237,76 miliar menjadi Rp237,43 miliar.

Baca Juga: Pj Sekda Rohul Lantik Sejumlah Pejabat, Margono Bergeser ke Jabatan Baru

Sementara dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam rancangan perubahan KUA direncanakan Rp51,87 miliar. Angka tersebut bersumber dari Silpa 2025 sebesar Rp8,4 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp34,58 miliar, serta pembiayaan utang daerah dari PT SMI sebesar Rp8,88 miliar.