Indra Gunawan Minta Percepat Proses Pengangkatan Direksi PT BSP

Hal ini, berdampak serius bagi keberlangsungan BUMD itu sendiri. Saat ini sudah diangkat komisaris baru yaitu H Heriyanto SH, dan Plt Direktur Raihan. Alangkah baiknya disegerakan pemilihan direksi, sehingga jelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) direktur definitif dalam penyehatan pengelolaan BUMD yang bergerak di bidang pengeboran minyak ini.

Pipa-pipa tua yang sudah mesti segera diganti, sehingga tak lagi bocor dan berdampak pada produksi yang berkaitan langsung dengan pendapatan dalam pengelolaan yang tetap terus berjalan.

"Kami segera mengagendakan rapat dengar pendapat, sehingga jelas di mana kendalanya, karena kita sudah terlalu lama menunggu," kata Indra yang juga Ketua DPD II Golkar ini, Rabu (21/1/2026) siang.

Kepercayaan pemerintah pusat untuk mengelola sendiri "emas hitam" ini tentu perlu keseriusan, komitmen dan terus dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pemilik saham terbesar tentu akan merasa dirugikan jika pengololaannya tidak membuat kemajuan daerah, apalagi jika diambil alih pusat pengelolaannya, disebabkan hanya karena kelalaian dalam pengelolaan.

Sebagai politisi Golkar, Indra Gunawan memang menginginkan pengelolaan PT BSP dilakukan lebih profesional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Siak dan Riau pada umumnya.

Asisten II Setkab Siak sebagai Komisaris PT BSP yang merupakan Tim UKK, mengatakan mereka rapat terlebih dahulu. "Untuk hal ini, kami rapat dulu ya," kata Komisaris Heriyanto.

Sebelumnya Heriyanto juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak memiliki lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direksinya segera dilelang secara terbuka, baik itu direktur, maupun komisaris. Lima BUMD itu adalah, PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), PT Bumi Siak Pusako (BSP), PT Sarana Pertambangan Energi (SPE), Sarana Pembangunan Siak (SPS), dan PT Permodalan Siak (Persi).