Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Tim Kuasa Hukum pemenangan pasangan HM Soerya Respationo dan H Ansar Ahmad (SAH) membuat dua laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kepri ke Bawaslu Kepri, Kamis (15/10).
SAH mengutus Urip Santoso SH, Dr Sahat Sianturi SH dan Suhan SH. Menurut tim hukum ini, Surat KPU Kepri Nomor 413 /KPU-Prov-031/I/2015 yang berisikan perintah untuk menghapus pemilih atas dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 8 tahun 2015.
Laporan itu juga berdasarkan dugaan pelanggaran pemilihan dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam yang menyusut hingga 52.655 orang.
Dasar kronologis penyusutan DPT ini disebutkan bahwa, dalam rapat pleno Kota Batam berdasarkan berita acara Nomor 14/BA-KPU Batam -031.436735//2015 pada 2 Oktober 2015 diketahui rekapitulasi DPT Kota Batam berjumlah 677.895 pemilih.
Namun, pleno ini ditunda, dan menghasilkan rapat pleno lanjutan pada 3 Oktober dengan hasil DPT Kota Batam berjumlah 674.052 pemilih.
”Karena sudah mengubah elemen dari DP4, sehingga sebanyak 52.655 orang yang telah memilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi kehilangan hak pilihnya,” kata Suhan.
Menurut Suhan, pihak yang melakukan pelanggaran atas hak pemilih maka dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 178 UU Nomor 1 tahun 2015.
Isi dari ketentuan itu, kata Suhan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan. Sedangkan untuk dendanya paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
”Makanya kita buat dua laporan. Satu untuk pidananya dan satu lagi mendesak agar Bawaslu bisa merekomendasikan KPU untuk memasukkan kembali 52.655 orang pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap Kota Batam,” tegas Urip SH.
Sementara itu, Sahat Sianturi juga mengatakan bahwa target utama dalam pelaporan itu pada dasarnya merupakan wujud integritas dari tim agar hak-hak dari DPT yang dihapus dapat dikembalikan. Ia menginginkan agar seluruh elemen masyarakat menikmati jalannya pilkada serentak 2015 ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
”Intinya kita melaporkan ini karena ingin agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih bisa mengikuti jalannya pilkada,” ujar Sahat kepada pihak Bawaslu.
Saat melaporkan peristiwa itu, seluruh Komisioner Bawaslu Kepri tidak ada di tempat. Tim SAH hanya disambut oleh staf Bidang Penindakan Hukum dari Bawaslu Kepri yang salah satunya, Nofrizal.
Menurutnya hasil laporan itu akan ditindaklanjuti secepatnya. Mengingat batas waktu memproses laporan hanya dalam 5 hari. Pihak Bawaslu menyatakan telah menerima berkas secara resmi. Akan tetapi ada beberapa barang bukti yang masih perlu dilengkapi oleh pelapor.
”Buktinya masih kurang. Kita perlu nama dan alamat dari DPT. Untuk dugaan tindak pidana ada dua yang kurang. SK KPU terkait penetapan DPT. Kemudian fotokopi KTP asli dari saksi. Akan secepatnya diproses. Tapi, kami proses berdasarkan kajian dahulu baru bisa dilanjutkan,” terang Nofrizal.(ika/mng)
SAH mengutus Urip Santoso SH, Dr Sahat Sianturi SH dan Suhan SH. Menurut tim hukum ini, Surat KPU Kepri Nomor 413 /KPU-Prov-031/I/2015 yang berisikan perintah untuk menghapus pemilih atas dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 8 tahun 2015.
Laporan itu juga berdasarkan dugaan pelanggaran pemilihan dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batam yang menyusut hingga 52.655 orang.
Dasar kronologis penyusutan DPT ini disebutkan bahwa, dalam rapat pleno Kota Batam berdasarkan berita acara Nomor 14/BA-KPU Batam -031.436735//2015 pada 2 Oktober 2015 diketahui rekapitulasi DPT Kota Batam berjumlah 677.895 pemilih.
Namun, pleno ini ditunda, dan menghasilkan rapat pleno lanjutan pada 3 Oktober dengan hasil DPT Kota Batam berjumlah 674.052 pemilih.
”Karena sudah mengubah elemen dari DP4, sehingga sebanyak 52.655 orang yang telah memilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi kehilangan hak pilihnya,” kata Suhan.
Menurut Suhan, pihak yang melakukan pelanggaran atas hak pemilih maka dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 178 UU Nomor 1 tahun 2015.
Isi dari ketentuan itu, kata Suhan, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan. Sedangkan untuk dendanya paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
”Makanya kita buat dua laporan. Satu untuk pidananya dan satu lagi mendesak agar Bawaslu bisa merekomendasikan KPU untuk memasukkan kembali 52.655 orang pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap Kota Batam,” tegas Urip SH.
Sementara itu, Sahat Sianturi juga mengatakan bahwa target utama dalam pelaporan itu pada dasarnya merupakan wujud integritas dari tim agar hak-hak dari DPT yang dihapus dapat dikembalikan. Ia menginginkan agar seluruh elemen masyarakat menikmati jalannya pilkada serentak 2015 ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
”Intinya kita melaporkan ini karena ingin agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih bisa mengikuti jalannya pilkada,” ujar Sahat kepada pihak Bawaslu.
Saat melaporkan peristiwa itu, seluruh Komisioner Bawaslu Kepri tidak ada di tempat. Tim SAH hanya disambut oleh staf Bidang Penindakan Hukum dari Bawaslu Kepri yang salah satunya, Nofrizal.
Menurutnya hasil laporan itu akan ditindaklanjuti secepatnya. Mengingat batas waktu memproses laporan hanya dalam 5 hari. Pihak Bawaslu menyatakan telah menerima berkas secara resmi. Akan tetapi ada beberapa barang bukti yang masih perlu dilengkapi oleh pelapor.
”Buktinya masih kurang. Kita perlu nama dan alamat dari DPT. Untuk dugaan tindak pidana ada dua yang kurang. SK KPU terkait penetapan DPT. Kemudian fotokopi KTP asli dari saksi. Akan secepatnya diproses. Tapi, kami proses berdasarkan kajian dahulu baru bisa dilanjutkan,” terang Nofrizal.(ika/mng)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

