Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Ambruknya Jembatan 1 Dompak yang terjadi di Pier7A hingga Pier7 menjadi persoalan yang berlarut-larut. Bahkan, PT Wijaya Karya (Wika) selaku kontraktor pembangunan jembatan tersebut terancam tidak dipakai lagi jasanya.
Sebab, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepri, Syahrial mendesak dengan tegas akan menolak jika kontrak PT Wika diperpanjang hingga, Mei 2016 mendatang.
Setelah ambruknya jembatan itu, perlu waktu lima bulan untuk membongkar ulang dan memperbaikinya. Harusnya, jembatan itu sudah harus rampung dibangun pada Desember 2015 nanti.
Karena kejadian itu, maka jembatan akan rampung dikerjakan, Mei tahun depan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri pun sudah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak PT Wika untuk merampungkan pembangunan jembatan itu tahun depan.
Inilah yang diprotes keras LPJK Kepri. Menurut Syahrial, jika satu kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai kontrak kerja, maka tidak layak lagi diajak kerja sama apalagi memperpanjang kontrak.
”Kami akan protes keras bila Dinas PU memperpajang masa kontrak proyek tersebut ke PT Wika. Kami tidak menerima alasan apapun jika terlambat menyelesaikan pekerjaan maka harus menerima konsekuensi kontrak kerja diputuskan,” ujarnya, Kamis (15/10)
Bahkan, kata dia, harusnya PT Wika di-blacklist dan tidak bisa ikut tender selama dua tahun. Jangan ada pilih kasih lantaran PT Wika merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam kontrak kerja Dinas PU Pemprov Kepri dengan PT Wika, pekerjaan jembatan itu dilakukan dengan tahun jamak atau multiyears yakni 2014-2015 akhir. Anggarannya sekitar Rp312 miliar.
Syahrial juga mendesak Pemprov Kepri melakukan tindakan antisipasi agar pembangunan jembatan dapat selesai dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Multiyears yang menjadi dasar pembangunan Jembatan 1.
Tujuannya, agar anggaran yang sudah dihabiskan untuk pembangunan tidak sia-sia. Serta pembangunan dapat dilanjutkan kembali mengacu pada perda yang baru direvisi.
Apabila kontrak diputus dan perda proyek multiyears Jembatan 1 Dompak direvisi, maka perlu waktu panjang untuk membahasnya kembali. Kemudian perlu waktu untuk melakukan tender ulang.
Sedangkan Prof Jodi, salah satu pakar jembatan bentang di Indonesia sebelumnya mengatakan, tipe konstruksi Jembatan 1 Dompak adalah balance cantilever. Pengertiannya, karakter pekerjaan harus terus berjalan, tidak bisa berhenti di tengah jalan.
Jika alasan ini yang dipakai untuk memperpanjang kontrak PT Wika, maka LPJK Kepri tetap menolaknya. ”Bila Dinas PU Provinsi Kepri meminta menyediakan konsultan konstruksi dari Kepri atau bahkan nasional, kami siap. Bahkan kami juga akan menilai ketahanan bangunan,” ungkapnya.
Ia meminta tindakan tegas terhadap PT Wika harus dilakukan. Perpanjangan kontrak kerja harus jelas. Jangan sampai masyarakat beranggapan karena kontraktor besar dan merupakan milik BUMN konsekuensi tegas tidak dapat dilakukan.
Sebelumnya Kasi Jembatan 1 Dompak Dinas PU Pemprov Kepri Rodi Yantari mengatakan, PT Wika tinggal melanjutkan pembangunan yang rusak itu saja. Panjangnya 35-70 meter saja.
Kenapa masih yakin dengan kinerja PT Wika, selama ini ia melihat kinerja mereka dan Manajemen Konstruksi (MK) Jembatan 1 Dompak selaku pengawas sudah mengikuti prosedur. Sehingga semuanya tidak memulai dari awal lagi.(dlp/mas)
Sebab, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepri, Syahrial mendesak dengan tegas akan menolak jika kontrak PT Wika diperpanjang hingga, Mei 2016 mendatang.
Setelah ambruknya jembatan itu, perlu waktu lima bulan untuk membongkar ulang dan memperbaikinya. Harusnya, jembatan itu sudah harus rampung dibangun pada Desember 2015 nanti.
Karena kejadian itu, maka jembatan akan rampung dikerjakan, Mei tahun depan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri pun sudah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak PT Wika untuk merampungkan pembangunan jembatan itu tahun depan.
Inilah yang diprotes keras LPJK Kepri. Menurut Syahrial, jika satu kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai kontrak kerja, maka tidak layak lagi diajak kerja sama apalagi memperpanjang kontrak.
”Kami akan protes keras bila Dinas PU memperpajang masa kontrak proyek tersebut ke PT Wika. Kami tidak menerima alasan apapun jika terlambat menyelesaikan pekerjaan maka harus menerima konsekuensi kontrak kerja diputuskan,” ujarnya, Kamis (15/10)
Bahkan, kata dia, harusnya PT Wika di-blacklist dan tidak bisa ikut tender selama dua tahun. Jangan ada pilih kasih lantaran PT Wika merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam kontrak kerja Dinas PU Pemprov Kepri dengan PT Wika, pekerjaan jembatan itu dilakukan dengan tahun jamak atau multiyears yakni 2014-2015 akhir. Anggarannya sekitar Rp312 miliar.
Syahrial juga mendesak Pemprov Kepri melakukan tindakan antisipasi agar pembangunan jembatan dapat selesai dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Multiyears yang menjadi dasar pembangunan Jembatan 1.
Tujuannya, agar anggaran yang sudah dihabiskan untuk pembangunan tidak sia-sia. Serta pembangunan dapat dilanjutkan kembali mengacu pada perda yang baru direvisi.
Apabila kontrak diputus dan perda proyek multiyears Jembatan 1 Dompak direvisi, maka perlu waktu panjang untuk membahasnya kembali. Kemudian perlu waktu untuk melakukan tender ulang.
Sedangkan Prof Jodi, salah satu pakar jembatan bentang di Indonesia sebelumnya mengatakan, tipe konstruksi Jembatan 1 Dompak adalah balance cantilever. Pengertiannya, karakter pekerjaan harus terus berjalan, tidak bisa berhenti di tengah jalan.
Jika alasan ini yang dipakai untuk memperpanjang kontrak PT Wika, maka LPJK Kepri tetap menolaknya. ”Bila Dinas PU Provinsi Kepri meminta menyediakan konsultan konstruksi dari Kepri atau bahkan nasional, kami siap. Bahkan kami juga akan menilai ketahanan bangunan,” ungkapnya.
Ia meminta tindakan tegas terhadap PT Wika harus dilakukan. Perpanjangan kontrak kerja harus jelas. Jangan sampai masyarakat beranggapan karena kontraktor besar dan merupakan milik BUMN konsekuensi tegas tidak dapat dilakukan.
Sebelumnya Kasi Jembatan 1 Dompak Dinas PU Pemprov Kepri Rodi Yantari mengatakan, PT Wika tinggal melanjutkan pembangunan yang rusak itu saja. Panjangnya 35-70 meter saja.
Kenapa masih yakin dengan kinerja PT Wika, selama ini ia melihat kinerja mereka dan Manajemen Konstruksi (MK) Jembatan 1 Dompak selaku pengawas sudah mengikuti prosedur. Sehingga semuanya tidak memulai dari awal lagi.(dlp/mas)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

