Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
MEDAN (RIAUPOS.CO) - Seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menuntut digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan Pertamina, Senin (9/4). Dalam aksinya, mahasiswa pun sempat menduduki bahkan salat di gedung paripurna.
Awalnya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus seperti USU, UNPAB, Polmed dan Polimedia merasa sempat dijanjikan untuk digelar RDP di Komisi B bersama Pertamina, membahas masalah kenaikan BBM jenis pertalite dan juga kelangkaan premium di masyarakat. Sehingga, kebijakan menaikkan BBM tersebut sangat memberatkan bagi keperluan hidup rakyat banyak. “Mana janjinya, katanya mau digelar RDP hari ini, nyatanya anggota dewan menggelar paripurna. Itu pun dibatalkan karena jumlahnya sedikit. Bagaimana kami mau percayakan suara rakyat kepada kalian,” teriak koordinator aksi, Wira Putra.
Karena merasa permintaannya tidak diindahkan dewan, mereka pun meminta anggota DPRD Sumut memberikan jawaban yang pasti terkait jadwal RDP yang sempat dijanjikan kepada mereka pada akhir Maret lalu. Permintaan itu pun dipenuhi dua legislator yakni Muchrid Nasution (Choky) dan Aripay Tambunan yang menemui langsung mahasiswa.
Dari atas mobil komando, Aripay menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Pun begitu, mereka juga mengkaji mendengar terjadinya kelangkaan premium dan solar bersubsidi di masyarakat. Sehingga perlu dipertanyakan langsung, mengapa hal itu terjadi. ‘’Untuk RDP, ini belum diputuskan di Banmus, jadi kalaupun kita paksakan pertemuannya tidak sesuai tatib, maka namanya rapat ilegal,” sebutnya.
Bahkan Aripay mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Hiswana Migas, soal kelangkaan premium dan solar bersubsidi di Sumut. Informasi yang ia dapat bahwa kelangkaan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang ingin menarik keberadaannya dari lapangan. “Saya juga sepakat dengan adik-adik mahasiswa. Tetapi Pertamina juga dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pelaksana. Ini yang mengatur kementerian ESDM dan kementerian Keuangan,” katanya.
Mendengar jawaban tersebut, mahasiswa pun memaksa masuk dan bertemu dengan pimpinan dewan. Namun permintaan itu sempat mendapat penolakan dari aparat kepolisian. Akibatnya, Aripay Tambunan dan Choky sempat ditahan mahasiswa dan tidak boleh keluar dari kerumunan massa sebelum permintaan mereka dipenuhi.
Menjawab hal itu, Aripay pun memberikan arahan agar ratusan mahasiswa diizinkan masuk dan digelar pertemuan di ruang Aula Gedung Baru. Sementara sebagian lainnya, dipersilakan melaksanakan salat Zuhur di masjid bersama anggota dewan.(bal/ila/das)
Awalnya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus seperti USU, UNPAB, Polmed dan Polimedia merasa sempat dijanjikan untuk digelar RDP di Komisi B bersama Pertamina, membahas masalah kenaikan BBM jenis pertalite dan juga kelangkaan premium di masyarakat. Sehingga, kebijakan menaikkan BBM tersebut sangat memberatkan bagi keperluan hidup rakyat banyak. “Mana janjinya, katanya mau digelar RDP hari ini, nyatanya anggota dewan menggelar paripurna. Itu pun dibatalkan karena jumlahnya sedikit. Bagaimana kami mau percayakan suara rakyat kepada kalian,” teriak koordinator aksi, Wira Putra.
Karena merasa permintaannya tidak diindahkan dewan, mereka pun meminta anggota DPRD Sumut memberikan jawaban yang pasti terkait jadwal RDP yang sempat dijanjikan kepada mereka pada akhir Maret lalu. Permintaan itu pun dipenuhi dua legislator yakni Muchrid Nasution (Choky) dan Aripay Tambunan yang menemui langsung mahasiswa.
Dari atas mobil komando, Aripay menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Pun begitu, mereka juga mengkaji mendengar terjadinya kelangkaan premium dan solar bersubsidi di masyarakat. Sehingga perlu dipertanyakan langsung, mengapa hal itu terjadi. ‘’Untuk RDP, ini belum diputuskan di Banmus, jadi kalaupun kita paksakan pertemuannya tidak sesuai tatib, maka namanya rapat ilegal,” sebutnya.
Bahkan Aripay mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Hiswana Migas, soal kelangkaan premium dan solar bersubsidi di Sumut. Informasi yang ia dapat bahwa kelangkaan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang ingin menarik keberadaannya dari lapangan. “Saya juga sepakat dengan adik-adik mahasiswa. Tetapi Pertamina juga dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pelaksana. Ini yang mengatur kementerian ESDM dan kementerian Keuangan,” katanya.
Mendengar jawaban tersebut, mahasiswa pun memaksa masuk dan bertemu dengan pimpinan dewan. Namun permintaan itu sempat mendapat penolakan dari aparat kepolisian. Akibatnya, Aripay Tambunan dan Choky sempat ditahan mahasiswa dan tidak boleh keluar dari kerumunan massa sebelum permintaan mereka dipenuhi.
Menjawab hal itu, Aripay pun memberikan arahan agar ratusan mahasiswa diizinkan masuk dan digelar pertemuan di ruang Aula Gedung Baru. Sementara sebagian lainnya, dipersilakan melaksanakan salat Zuhur di masjid bersama anggota dewan.(bal/ila/das)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


