Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Kapal Berbendera Malaysia Diamankan

E
Penulis: Eko Faizin❯
DIAMANKAN: Kapal ikan berbendera Malaysia diamankan oleh KKP karena menangkap ikan di perairan   Selat Melaka, Ahad (7/4/2019). (JPG)
DIAMANKAN: Kapal ikan berbendera Malaysia diamankan oleh KKP karena menangkap ikan di perairan Selat Melaka, Ahad (7/4/2019). (JPG)
BATAM (RIAUPOS.CO) -- Dua kapal ikan berbendara Malaysia diamankan oleh Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua kapal itu memasuki wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dalam dua hari berturut-turut di Selat Melaka.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan, kapal pertama yang diamankan bernama KM PKFA 7836, Sabtu (8/4). Di mana, KP Orca 02 melakukan patroli sekitar pukul 11.45 WIB.

Saat itu kapal Orca melihat adanya kapal berukuran 82,47 GT masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Selanjutnya, kapal tersebut diamankan bersama seorang nakhoda dan empat anak buah k(ABK) berkewarganegaraan Indonesia.

“Kemudian kapal Orca 02 yang dinakhodai Sutisna Wijaya mengawal kapal dan seluruh awaknya ke Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau. Tujuannya untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan,” kata Agus, Ahad  (7/4).

Selanjutnya, Ahad pagi tadi sekitar 06.30 WIB, Kapal Hiu Macan Tutul 02 yang dinakhodai Ilman Rustam, kembali menangkap KM PKFA 7747 berbendera Malaysia. Ada 5 orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar yang turut diamankan. “Kapal itu dan seluruh awaknya dikawal menuju Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara untuk proses hukum oleh PPNS Perikanan,” tuturnya.

Diamankannya dua kapal tersebut, karena merekm menangkap ikan di WPP-NRI Selat Malaka tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan. “Selain itu, mereka menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang di Indonesia,  jaring trawl,” jelasnya.

Kini, kapal-kapal tersebut yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diproses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

“Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, dengan diamankannya 2 kapal ini, berarti sudah 27 kapal perikanan ilegal yang diamankan oleh Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia selama tahun 2019. Jumlah itu terhitung sejak Januari hingga kini.

“Mereka ditangkap saat melakukan upaya pengerukan sumber daya ikan secara ilegal. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 22 kapal perikanan asing (KIA) dan 5 kapal perikanan Indonesia (KII),” sebutnya.(das)

Editor: Eko Faizin


Advertisement
Advertisement
Editor : RP Eko Faizin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Rekomendasi SBT Terbit, Meranti Siapkan Langkah Menuju Kesepakatan dengan Malaysia

Rekomendasi SBT Terbit, Meranti Siapkan Langkah Menuju Kesepakatan dengan Malaysia

Kabupaten Kepulauan Meranti kini mengantongi rekomendasi kebijakan Special Border Treatment (SBT) dari Kemenko Kumham Imipas RI.

Akademisi FFP UIN Suska Riau Bawa Inovasi Maggot ke Malaysia, Ubah Sampah Jadi Berkah

Akademisi FFP UIN Suska Riau Bawa Inovasi Maggot ke Malaysia, Ubah Sampah Jadi Berkah

Akademisi FFP UIN Suska Riau perkenalkan maggot sebagai pendekatan biokonversi limbah organik dengan potensi besar untuk dikembangkan

SBT Mencuat di Sosek Malindo Bandung, Usulan Kerja Legal 3–6 Bulan Bagi Warga Meranti Berlanjut

SBT Mencuat di Sosek Malindo Bandung, Usulan Kerja Legal 3–6 Bulan Bagi Warga Meranti Berlanjut

Usulan Special Border Treatment (SBT) untuk buka jalur kerja lintas batas yang legal bagi warga Meranti dan Karimun di Malaysia berlanjut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer