Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proyek Jalintim Sumatera Ditandatangani 

H
Penulis: Hary B Koriun❯
Photo
Photo

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kerja sama penjaminan dan regres proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra, di Sumatra Selatan.


Advertisement

”Saya pribadi suka dengan KBPU. Dengan ini berarti disangga bareng-bareng, di-manage bareng. Ya mudah-mudahan tujuannya menjadi lebih baik hasilnya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan dan Regres Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatera di Jakarta pada Senin (3/8/2020).

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur PT Jalintim Adhi-Abipraya Paulus Bambang Sulistyanto.

Dengan KBPU, lanjut Basuki, tanggung jawab proyek tidak lagi sepenuhnya berada di bawah Kementerian PUPR. Terdapat kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PII, dan PT Jalintim Adhi-Abipraya sebagai badan usaha pembangunan proyek.

Advertisement

Dia mengatakan, Jalintim Sumatra akan menjadi poros logistik. Proyek itu akan terus dikejar agar jalur Bakauheni hingga ke Banda Aceh tersambung pada 2024. Dengan skema KBPU dapat mempercepat pelaksanaan proyek sehingga dapat turut mendukung kegiatan ekonomi.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menambahkan, proses proyek KBPU kegiatan preservasi Jalintim Sumatera Selatan itu dimulai sejak 2017. Tahap transaksi dimulai pada Juli 2018. Proyek itu, sedianya menggunakan skema KBPU availability payment (AP) atau ketersediaan layanan.

”Adapun skema pelaksanaan proyek ini berupa DBFOMT atau desain build finance operate maintain and transfer,” papar Hedy.

Advertisement

Menurut Hedy, KPBU AP merupakan masa konsesi yang ditawarkan selama 15 tahun, di mana masa konstruksi selama tiga tahun dan masa layanan 12 tahun.

”Saya harap ke depan proyek ini dapat menjadi dasar best practice untuk pelaksanaan KBPU AP sehingga menjadi acuan bagi proyek infrastruktur lain,” ucap Hedy.

Sumber: Antara/Jawapos.com
Editor: Hary B Koriun

Advertisement
Editor : Hary B Koriun
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

PLN Pulihkan 184 dari 227 Titik Terdampak Gangguan Kelistrikan di Sumatra

PLN Pulihkan 184 dari 227 Titik Terdampak Gangguan Kelistrikan di Sumatra

I Komang Gede Sastrawan mengatakan, PLN saat ini terus mengerahkan personel untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer