Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

533 PMI Dideportasi dari Malaysia lewat Batam

R
Penulis: Redaksi❯
Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2025).
Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2025).

BATAM (RIAUPOS.CO) - Malaysia kembali mendeportasi Pekerja Migran Indoensia (PMI). Sebanyak 533 PMI dideportasi dari Pelabuhan Feri Situlang Laut menuju Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Kamis (6/2) sekitar pukul 15.00 WIB. Kedatangan para PMI mayoritas laki-laki itu lebih cepat dari jadwal yang semestinya yakni 18.00 WIB.


Advertisement

Pemulangan ini menambah total PMI yang telah dipulangkan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2025. “Pemulangan sudah cukup banyak, sepanjang 2025 ada 533 orang, sebelumnya 83 orang dan selanjutnya 150 orang,” ujar Kombes Imam Riadi, Kepala BP3MI Kepri, Kamis 6/2).

Dikatakan Imam, bahkan dalam waktu dekat juga ada pemulangan PMI, yang mana informasi menunggu dari KBRI. Untuk data KBRI di Malaysia lebih dari 7000 PMI yang ditahan dan akan dideportasi. “Dalam waktu dekat akan ada lagi pemulangan, tetapi kami belum mengetahui jumlah pastinya. Tapi untuk jumlah PMI yang menunggu giliran deportasi lebih dari 7.000,” ujarnya.

Menurut dia, para PMI yang ditahan itu belum diketahui akan pulang lewat jalur mana, apakah Kepri atau Riau. Hal itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya. “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari KBRI dan KJRI, termasuk apakah mereka akan dipulangkan melalui Batam,” tambahnya.

Advertisement

Dijelaskan Imam, sebagian besar PMI yang dipulangkan dideportasi karena overstay atau melampaui batas izin tinggal. Ada juga yang baru tiba di Malaysia satu hingga dua bulan sebelum terjaring razia. Mereka masuk secara ilegal melalui jalur tidak resmi yang diatur oleh para cukong.

“Yang dipulangkan hampir semuanya adalah korban karena tidak bekerja secara legal. Namun apakah menjadi korban TPPO atau tidaknya, nanti kami data dulu,” jelas Imam.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa PMI langsung dipulangkan dari rumah detensi Malaysia tanpa melalui KBRI. Hal ini terlihat dari pakaian mereka yang masih mengenakan celana putih dan boxer. “Kalau yang pakai kaos dan celana pendek, biasanya langsung dari rumah detensi ke pelabuhan, tak melalui KBRI dulu,” tegasnya.

Advertisement

Masih kata Imam, BP3MI bersama KBRI memberikan pendampingan kepada para PMI selama proses pemulangan. Seluruh PMI dalam kondisi sehat saat tiba di Batam. “Sebelum mereka dipulangkan ke kampung halaman, kami data untuk memastikan penyebab deportasi mereka,” jelas Imam.

Untuk biaya pemulangan, sekitar 80 persen ditanggung oleh pemerintah, sedangkan sisanya pulang secara mandiri atau dijemput keluarga. Namun sebelum dipulangkan mereka didata terlebih dulu. “Dari pelabuhan kami bawa ke shelter dulu, untuk didata,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini pemerintah Malaysia masih melakukan razia terhadap PMI dan pekerja seks komersial (PSK) ilegal. Namun, PMI yang terjaring razia terkait kasus PSK belum dipulangkan dan masih dalam proses pendataan. “Kasus ini masih kami dalami bersama pihak KBRI. Mereka kena razia ini belum dipulangkan sekarang,” kata Imam.(rpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Kecelakaan Kerja di Korsel, Jenazah PMI Inhu Dipulangkan 

Kecelakaan Kerja di Korsel, Jenazah PMI Inhu Dipulangkan 

PMI asal Indragiri Hulu meninggal akibat kecelakaan kerja di Korea Selatan. BP3MI Riau fasilitasi pemulangan jenazah dan santunan

(PENIPUAN) Dana Bantuan dari KemenP2MI untuk Kepulangan TKI

(PENIPUAN) Dana Bantuan dari KemenP2MI untuk Kepulangan TKI

Waspada hoaks video Menteri P2MI Mukhtarudin umumkan dana bantuan pemulangan pekerja migran Rp150 juta, dipastikan itu berita palsu.

PMI Meranti Rentan Jadi Korban TPPO

PMI Meranti Rentan Jadi Korban TPPO

Pemkab Meranti dorong akses kerja legal ke Malaysia guna melindungi PMI dari TPPO dan eksploitasi di wilayah perbatasan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer