alexametrics
Sabtu, 30 Mei 2020    |            

Revisi


Ekonomi Melemah, Revisi RPJMD Harus Dilakukan

Ekonomi Melemah, Revisi RPJMD Harus Dilakukan

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 08 Mei 2020 - 08:10 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Melemahnya ekonomi glo­bal akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), be­rimbas pada ekonomi nasional, juga ekonomi lokal. Hampir semua sektor terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh . . .

KPK Sesalkan Pemda Masih Rendah Terapkan Pendidikan Antikorupsi
HUKUM

KPK Sesalkan Pemda Masih Rendah Terapkan Pendidikan Antikorupsi

Hukum | Minggu, 03 Mei 2020 - 14:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan baru 127 pemerintah daerah (Pemda) atau 23 persen dari 542 Pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pendidikan . . .

KPK Tak Cantumkan Lagi Nilai Religiusitas di Kode Etik Baru
HUKUM

KPK Tak Cantumkan Lagi Nilai Religiusitas di Kode Etik Baru

Hukum | Senin, 09 Maret 2020 - 13:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kode etik baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai disusun oleh Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK. Sejumlah poin dalam kode etik baru itu terdapat perubahan, salah satunya . . .

Janji Prioritas Revisi UU ASN Masih Dipertanyakan

Janji Prioritas Revisi UU ASN Masih Dipertanyakan

Nasional | Minggu, 01 Maret 2020 - 10:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kalangan honorer K2 (kategori dua) mempertanyakan alasan RUU revisi UU ASN (aparatur sipil negara) yang berstatus prolegnas prioritas, tetapi belum dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada . . .

WP Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK Terkait Pengembalian Penyidik Rossa
KPK

WP Laporkan Firli Cs ke Dewas KPK Terkait Pengembalian Penyidik Rossa

Hukum | Jumat, 07 Februari 2020 - 14:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) melaporkan Firli Bahuri Cs ke Dewan Pengawas KPK terkait polemik pengembalian penyidik Rossa Bekti Purba ke Mabes Polri. Pelaporan itu . . .

ICW Minta Penarikan Kompol Rosa Dibatalkan
KPK

ICW Minta Penarikan Kompol Rosa Dibatalkan

Hukum | Kamis, 30 Januari 2020 - 14:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan penarikan Kompol Rosa oleh Mabes Polri. Ini karena Rosa dinilai berintegritas, dia turut terlibat dalam . . .

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK
PELEMAHAN KPK

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK

Hukum | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu . . .

Perpres Makin Lemahkan KPK

Perpres Makin Lemahkan KPK

Hukum | Senin, 30 Desember 2019 - 13:18 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Koalisi masyarakat sipil menilai posisi KPK makin tidak kukuh dengan rencana terbitnya peraturan presiden (perpres) sebagai turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK. Keberadaan . . .

KPK Cari Jubir Baru

KPK Cari Jubir Baru

Hukum | Jumat, 27 Desember 2019 - 15:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mulai kemarin tidak lagi bertugas sebagai juru bicara (Jubir) KPK. Dia menyerahkan tugas tersebut kepada siapa pun yang . . .

18 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK

18 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK

Hukum | Rabu, 25 Desember 2019 - 14:52 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 18 tahanan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang K4, Jakarta Selatan, merayakan Natal pada Rabu (25/12) hari ini. Mereka menjalani ibadah perayaan Natal sejak pukul . . .

Kaleidoskop 2019: Pernah Langgar Kode Etik, Firli Malah Jadi Ketua KPK

Kaleidoskop 2019: Pernah Langgar Kode Etik, Firli Malah Jadi Ketua KPK

Hukum | Rabu, 25 Desember 2019 - 12:58 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023 pun menuai kontroversi. Karena lembaga antirasuah pada era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs menyatakan dengan tegas bahwa mantan Deputi . . .

Kaleidoskop 2019, Polemik Revisi UU KPK

Kaleidoskop 2019, Polemik Revisi UU KPK

Hukum | Rabu, 25 Desember 2019 - 08:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Perjalanan pemberantasan korupsi pada 2019 ini merupakan tahun terberat bagi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diserang dari berbagai sudut seperti revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 . . .

no-image.jpg

AS Luncurkan Angkatan Luar Angkasa

Internasional | Senin, 23 Desember 2019 - 10:57 WIB

NEW YORK (RIAUPOS.CO) -- Buku daras tentang kemiliteran tampaknya harus mengalami revisi. Angkatan bersenjata kini tak lagi hanya tiga matra, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden Amerika Serikat (AS) . . .

Selesai Jumatan, Pimpinan KPK yang Baru Dilantik Jokowi

Selesai Jumatan, Pimpinan KPK yang Baru Dilantik Jokowi

Hukum | Jumat, 20 Desember 2019 - 12:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Jumat (20/12). Pada saat yang bersamaan, kepala negara . . .

4 Tahun KPK, 87 OTT, 327 Tersangka

4 Tahun KPK, 87 OTT, 327 Tersangka

Hukum | Selasa, 17 Desember 2019 - 17:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Selama empat tahun terkahir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 87 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan dari operasi senyap itu, lembaga antirasuah telah menjerat 327 orang sebagai . . .

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC
TERKAIT REVISI UU

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Nasional | Rabu, 11 Desember 2019 - 02:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan . . .

Busyro: Jokowi Tak Bisa Jadi Panutan

Busyro: Jokowi Tak Bisa Jadi Panutan

Hukum | Senin, 02 Desember 2019 - 11:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik serangkaian keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak mendukung kinerja pemberantasan korupsi. Terlebih, belum . . .

KPK Yakin Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tak Pengaruhi Independensi

KPK Yakin Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tak Pengaruhi Independensi

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 15:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini independensi pegawai tak akan berpengaruh, meski nantinya telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alih status pegawai KPK menjadi ASN ini . . .

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir

Hukum | Minggu, 17 November 2019 - 17:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. . . .

Respons Pidato Jokowi, KPK: Kalau Korupsi Sudah Terjadi Wajib Ditindak

Respons Pidato Jokowi, KPK: Kalau Korupsi Sudah Terjadi Wajib Ditindak

Hukum | Jumat, 15 November 2019 - 13:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar hubungan antara kepala daerah dan penegak hukum dapat berjalan harmonis. Pernyataan ini di sampaikan saat menghadiri rapat Kordinasi nasional Indonesia Maju . . .

Halaman. 1

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com