alexametrics
Senin, 13 Juli 2020    |            

Ruu


DPD RI: Mandatory Spending UMKM Penting dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja
EKONOMI MASYARAKAT

DPD RI: Mandatory Spending UMKM Penting dalam RUU Omnimbus Law Cipta Kerja

Nasional | Kamis, 04 Juni 2020 - 23:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan Jakarta, . . .

DPD Sahkan Pandangan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Minerba 

DPD Sahkan Pandangan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Minerba 

Nasional | Selasa, 12 Mei 2020 - 18:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sidang Paripurna DPD RI ke-9 mengesahkan dua pandangan Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni pandangan DPD terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang . . .

PKS: Setop RUU Cipta Kerja, Buruh Bukan Subordinat

PKS: Setop RUU Cipta Kerja, Buruh Bukan Subordinat

Politik | Minggu, 03 Mei 2020 - 11:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak agar pemerintah sadar dan jangan menambah berat beban buruh lagi. Salah satunya dengan cara secepat mungkin untuk menghentikan selamanya pembahasan . . .

Majelis Buruh Tolak PHK dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
MAY DAY

Majelis Buruh Tolak PHK dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional | Jumat, 01 Mei 2020 - 21:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memperingati . . .

Tetap Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Tetap Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional | Rabu, 29 April 2020 - 09:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih terus menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kemarin (28/4), aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka menolak . . .

Demokrat Mundur dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

Demokrat Mundur dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

Politik | Kamis, 23 April 2020 - 01:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga . . .

Demokrat Heran Masih Ada Parpol yang ’Ngotot’ Bahas RUU Omnibus Law
RUU CIPTA KERJA

Demokrat Heran Masih Ada Parpol yang ’Ngotot’ Bahas RUU Omnibus Law

Politik | Rabu, 22 April 2020 - 22:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyatakan, fraksinya menolak membahas rancangan undang-undang (RUU) apa pun yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pandemi Covid-19 di . . .

Baleg: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Bahas Kelas Pekerja Informal
JUMLAHNYA MASIH BESAR

Baleg: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Bahas Kelas Pekerja Informal

Nasional | Senin, 20 April 2020 - 22:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, dalam RUU Omnibus Law yang bakal dibahas di DPR juga membahas nasib para pekerja di sektor informal dan juga . . .

no-image.jpg
PANDEMI COVID-19

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Ditunda, Jika Dipaksa Ini Dampaknya

Nasional | Kamis, 09 April 2020 - 18:43 WIB

JawaPos.com – Pemerintah dan DPR tetap ingin segera menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi global virus Corona atau Covid-19. Jika hal itu terus dilanjutkan, hal ini berpotensi . . .

Indeks Dukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja
ANGKA PENGANGGURAN BISA DIANTISIPASI

Indeks Dukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional | Sabtu, 14 Maret 2020 - 03:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Reformasi ekosistem ketenagakerjaan harus segera dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran di tengah perlambatan ekonomi. Pernyataan itu diungkapkan Peneliti Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) Nanang Sunandar, dalam . . .

Langgar Data Pribadi Terancam Denda Rp70 Miliar

Langgar Data Pribadi Terancam Denda Rp70 Miliar

Politik | Kamis, 05 Maret 2020 - 10:51 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengatur ancaman hukuman cukup berat bagi mereka yang melanggar hukum. Mereka yang menggunakan data pribadi bukan miliknya terancam hukuman penjara . . .

Massa Buruh Tolak RUU Omnibus Law

Massa Buruh Tolak RUU Omnibus Law

Pekanbaru | Selasa, 03 Maret 2020 - 10:24 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Massa buruh dari FSB Kamiparho KSBSI Kota Dumai unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Dumai, Senin (2/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menyampaikan aspirasi menolak rancangan undang-undang . . .

no-image.jpg

Desak DPR Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Politik | Senin, 02 Maret 2020 - 09:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Bangka Belitung juga menyoroti berbagai rancangan undang-undang (RUU). Salah satunya Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka mendesak DPR menolak . . .

Kecewa RUU Uang Kartal Batal

Kecewa RUU Uang Kartal Batal

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 28 Februari 2020 - 10:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur peredaran uang kartal. Namun, RUU tersebut pada akhirnya tidak jadi masuk dalam program prioritas. Padahal . . .

Desak Pemerintah Tarik Omnibus Law Cipta Kerja

Desak Pemerintah Tarik Omnibus Law Cipta Kerja

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 28 Februari 2020 - 10:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- RUU Cipta Kerja semakin menjadi polemik. Selain didemo para buruh, muncul desakan agar pemerintah menarik rancangan peraturan yang masuk Omnibus Law. Ada lima alasan yang mendasari tuntutan . . .

Ketum Golkar dan Presiden PKS Bahas Dua Draf RUU
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Ketum Golkar dan Presiden PKS Bahas Dua Draf RUU

Nasional | Rabu, 26 Februari 2020 - 03:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Partai Golkar menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, ‎pertemuan itu salah satunya adalah membicarakan tentang dua draft Rancangan Undang-Undang (RUU) . . .

no-image.jpg

Pemerintah Gelar Road Show Omnibus Law

Ekonomi-Bisnis | Selasa, 25 Februari 2020 - 10:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Meski diliputi pro dan kontra, namun nasib RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap berjalan. Sekertaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah akan menggelar road show . . .

Karena Perusahaan Tak Tertib Bayar Pesangon
POLEMIK RUU CIPTA KERJA

Karena Perusahaan Tak Tertib Bayar Pesangon

Nasional | Jumat, 21 Februari 2020 - 14:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar . . .

no-image.jpg

RUU Omnibus Law Untungkan Pengusaha

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 21 Februari 2020 - 10:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sikap untuk menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi UU resmi di Indonesia. Sebab, terdapat beberapa pasal . . .

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi

Politik | Jumat, 21 Februari 2020 - 09:23 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah digodok pemerintah dan DPR tidak hanya bermasalah di isu perburuhan dan lingkungan. Namun juga berpotensi merusak sistem desentralisasi . . .

Halaman. 1

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com