alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020    |            

Perppu


no-image.jpg
BPK DIMINTA DILIBATKAN

Perppu Covid Dinilai Inkonstitusional

Hukum | Rabu, 29 April 2020 - 10:38 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dinilai inkonstitusional. Kesimpulan tersebut disampaikan para penggugat Perppu 1/2020 di hadapan hakim . . .

Ganti Perppu No 1/2020 dengan APBN-P
SARAN SYARIEF HASAN

Ganti Perppu No 1/2020 dengan APBN-P

Politik | Jumat, 17 April 2020 - 23:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan medesak DPR untuk menolak Perppu Nomor 1/2020 dan menggantinya dengan Anggara Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Politisi Partai Demokrat itu menilai Perppu . . .

Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu ke Presiden
ANTISIPASI DAMPAK WABAH CORONA

Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu ke Presiden

Nasional | Senin, 23 Maret 2020 - 02:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya menggeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal itu ditujukan guna mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah . . .

Perppu Dapat Digugat ke MK, Ini Alasannya

Perppu Dapat Digugat ke MK, Ini Alasannya

Hukum | Rabu, 11 Desember 2019 - 16:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Calon hakim konstitusi, Bernard L. Tanya mengaku setuju jika Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Akademisi hukum ini menilai, tidak ada masalah jika MK . . .

Presiden Tolak Perppu KPK, ICW Kecewa

Presiden Tolak Perppu KPK, ICW Kecewa

Nasional | Sabtu, 30 November 2019 - 02:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui juru bicaranya Fadjroel Rahman menegaskan tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. ICW . . .

 Pakar: Alasan Pak Jokowi Terlalu Mengada-ada
SOAL PERPPU KPK

Pakar: Alasan Pak Jokowi Terlalu Mengada-ada

Hukum | Minggu, 17 November 2019 - 21:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah tokoh akan melayangkan gugatan judicial review (JR) terkait UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan itu mengenai sejumlah poin yang dianggap dapat melemahkan kinerja . . .

Perppu Tak Kunjung Keluar, Tokoh Nasional Kunjungi KPK, Siap Ajukan Judicial Review

Perppu Tak Kunjung Keluar, Tokoh Nasional Kunjungi KPK, Siap Ajukan Judicial Review

Hukum | Sabtu, 16 November 2019 - 14:18 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Sejumlah tokoh mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (15/11). Selain memberikan dukungan moral, mereka berencana mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK . . .

Bivitri: Kami Tak Perlu Mengajari Pak Mahfud
SOAL PERPPU KPK

Bivitri: Kami Tak Perlu Mengajari Pak Mahfud

Nasional | Selasa, 12 November 2019 - 21:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah tokoh nasional telah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka membahas polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir . . .

Presiden Enggan Terbitkan Perppu, KPK Sebut Hanya Bisa Pasrah

Presiden Enggan Terbitkan Perppu, KPK Sebut Hanya Bisa Pasrah

Nasional | Sabtu, 02 November 2019 - 01:17 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Salah satu alasannya, Mahkamah Konstitusi . . .

Yasonna Belum Dapat Perintah soal Perppu KPK
KEMBALI JABAT MENKUMHAM

Yasonna Belum Dapat Perintah soal Perppu KPK

Hukum | Rabu, 23 Oktober 2019 - 21:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Hamonangan Laoly kembali diamanatkan sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, sampai saat ini belum ada perintah . . .

no-image.jpg

233 Ekonom Dorong Presiden Terbitkan Perppu

Nasional | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 10:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Dampak pemberlakuan UU KPK nyatanya tak hanya melemahkan lembaga antirasuah itu semata. Keberadaan UU tersebut berpotensi melemahkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di dalam negeri. Atas dasar . . .

KPK Habis
PRESIDEN TAK KUNJUNG TERBITKAN PERPPU

KPK Habis

Nasional | Rabu, 16 Oktober 2019 - 11:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan berlaku besok (17/10). Hingga malam tadi (15/10), belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengikuti tuntutan publik . . .

Bara JP Minta Publik Beri Kesempatan Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK

Bara JP Minta Publik Beri Kesempatan Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK

Nasional | Rabu, 09 Oktober 2019 - 03:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang UU KPK terus bergulir. Sebagian kelompok masyarakat mendesak agar presiden segera menerbitkannya. Namun ada juga kalangan yang percaya bahwa Jokowi . . .

Ada ’Joker’ Ikut Demo Tertawakan Penyeru Perppu KPK

Ada ’Joker’ Ikut Demo Tertawakan Penyeru Perppu KPK

Nasional | Senin, 07 Oktober 2019 - 22:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (7/10). Massa MPD dalam aksinya menyuarakan . . .

Perppu Penundaan Bisa Jadi Jalan Tengah

Perppu Penundaan Bisa Jadi Jalan Tengah

Nasional | Minggu, 06 Oktober 2019 - 09:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)   -- Tarik ulur Perppu KPK masih terus terjadi jelang berlakunya revisi UU KPK. Kini, sikap presiden benar-benar ditunggu. Apakah akan menerbitkan perppu sesuai kehendak masyarakat, atau patuh . . .

Presiden Jokowi Tak Bisa Digulingkan jika Menerbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Tak Bisa Digulingkan jika Menerbitkan Perppu KPK

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . . .

Pejabat Istana Kompak Irit Bicara Terkait Perppu KPK

Pejabat Istana Kompak Irit Bicara Terkait Perppu KPK

Nasional | Kamis, 03 Oktober 2019 - 23:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta kompak tak mau bicara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang sedang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo . . .

 Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Politik | Kamis, 03 Oktober 2019 - 17:49 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Desakan elemen masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK semakin gencar. Namun, sejak partai koalisi pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 menolak, hingga . . .

Kondisi Sudah Mendesak, Perlu Perppu

Kondisi Sudah Mendesak, Perlu Perppu

Politik | Kamis, 03 Oktober 2019 - 10:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) semakin gencar. Indonesian Corruption Watch (ICW) menegaskan kondisi saat ini sudah memenuhi status mendesak . . .

no-image.jpg

Perppu Jadi Opsi Utama

Nasional | Jumat, 27 September 2019 - 09:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Setelah sempat tertutup, kans dibatalkannya Undang-Undang KPK (UU KPK) mulai mendapatkan harapan. Hal itu menyusul melunaknya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin (26/9), Presiden menyampaikan kesiapannya untuk . . .

Halaman. 1

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com