alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020    |            

Revisi Uu Kpk


KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC
TERKAIT REVISI UU

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Nasional | Rabu, 11 Desember 2019 - 02:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan . . .

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 16:06 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru . . .

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Politik | Senin, 07 Oktober 2019 - 11:44 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Perppu untuk mencegah berlakunya revisi UU KPK tidak hanya berkaitan dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, perppu juga menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Sebab, saat . . .

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 17:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Kedeputian V, Ifdhal Kasim mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum menandatangani revisi UU KPK. Sehingga, UU KPK belum menjadi dasar hukum yang legal bagi lembaga pemberantasan . . .

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 13:02 WIB

RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.“Kita serahkan saja sepenuhnya pada . . .

KPK Temukan 26 Poin UU yang Berpotensi Melemahkan Lembaganya

KPK Temukan 26 Poin UU yang Berpotensi Melemahkan Lembaganya

Hukum | Rabu, 25 September 2019 - 15:49 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 26 poin yang berpotensi melemahkan kinerja lembaganya dalam revisi UU Nomor 30/2002 hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa (24/9) . . .

Cuitan Dahnil Dikritik, Ahmad Yani: Tak Ada Satu Fraksipun yang Menolak
REVISI UU KPK

Cuitan Dahnil Dikritik, Ahmad Yani: Tak Ada Satu Fraksipun yang Menolak

Hukum | Sabtu, 21 September 2019 - 17:30 WIB

JAKARTA(RIAUPO.CO)Terbaru, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak setuju dengan revisi UU KPK tersebut.Klaim itu disampaikan Jurubicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitter pribadinya, Sabtu (21/9)."Malam tadi . . .

KPK Sesalkan DPRD-Pemerintah Mengebut Pengesahan Undang-Undang

KPK Sesalkan DPRD-Pemerintah Mengebut Pengesahan Undang-Undang

Hukum | Jumat, 20 September 2019 - 14:51 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang terkesan mengebut pengesahan sejumlah Undang-Undang yang dinilai mengancam kinerja pemberantasan korupsi. Mulai dari revisi UU KPK, RUU KUHP, hingga . . .

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Direvisi UU, KPK Diberi Kewenangan Hentikan Penyidikan dan Penuntutan

Hukum | Kamis, 19 September 2019 - 13:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Meski sudah diketok palu, revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap saja menimbulkan polemik. Sejumlah kritik pun dilayangkan kepada DPR yang mengesahkan UU KPK tersebut.Sebagian masyarakat bahkan menuduh pasal-pasal . . .

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Pegawai KPK Harus Bekerja Normal, Harapan Ketua KPK Agus Rahardjo

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 15:31 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (17/9) kemarin. Aksi ‘Pemakaman KPK’ pun digelar di Gedung Merah Putih. Namun, . . .

 Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah
REVISI UU KPK

Formappi: Mereka Seperti Kesetanan, 3 Kali Rapat Langsung Sah

Hukum | Rabu, 18 September 2019 - 14:41 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– DPR tancap gas dalam menjadikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU. Cukup tiga kali rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung rampung.Kesepakatan resmi . . .

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

DPR Resmi Sahkan Revisi KPK Jadi Undang-Undang

Hukum | Selasa, 17 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini setelah adanya kesepakatan dari para anggota dewan.‎Ketua Baleg . . .

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Dibeberkan Empat, Ternyata Jokowi Hanya Tolak Dua Poin Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 14 September 2019 - 18:38 WIB

RIAUPOS.CO – Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pemerintah pun telah melakukan pembahasan dengan DPR. Ternyata, Jokowi hanya . . .

Puka UGM: Revisi UU KPK, Jokowi Justru Memperlemah

Puka UGM: Revisi UU KPK, Jokowi Justru Memperlemah

Hukum | Jumat, 13 September 2019 - 15:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pemerintah pun sudah melakukan pembahasan bersama dengan DPR lewat rapat . . .

Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

Publik Harus Ikut Awasi Revisi UU

Nasional | Jumat, 13 September 2019 - 14:30 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – DPR dan pemerintah benar-benar mengebut pembahasan revisi UU KPK. Hanya sehari setelah surat presiden (surpres) dikirim, tadi malam Badan Legislasi (Baleg) DPR langsung bertemu dengan Menteri Hukum dan . . .

DPR Bakal Terus Lanjutkan Revisi UU KPK

DPR Bakal Terus Lanjutkan Revisi UU KPK

Nasional | Rabu, 04 September 2019 - 23:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum m Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, Revisi UU KPK cenderung melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. (Dery/JawaPos.com)   engetahui adanya rencana pembahasan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak . . .

Halaman. 1

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com