Bupati Siak Afni Zulkifli bersama Wakil Bupati (Wabup) Syamsurizal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 14 kecamatan di Kabupaten Siak.
Bupati menegaskan setiap usulan pembangunan di Kabupaten Siak harus selaras dengan program pemerintah pusat, agar tidak tertinggal.
Pernyataan itu disampaikan bupati saat Musrenbang di sejumlah kecamatan, salah satunya di Kecamatan Bungaraya, dalam Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2027 di Aula Kampung Temusai, akhir Februari lalu.
Banyak program strategis nasional, didukung APBN, maka pemerintah daerah harus sigap dalam mengusulkan dan menyelaraskan program prioritas nasional. “Tugas kita di daerah mengusulkan dan memastikan program tersebut selaras dengan kebijakan nasional, jangan sampai Siak tertinggal dalam pengusulan,” ajak bupati.
Baca Juga: DPRD Inhil Soroti Pokir Kerap Diabaikan dalam RKPD
Seperti program pembangunan revitalisasi sekolah secara nasional ditargetkan mencapai 30 ribu sekolah melalui dukungan APBN. Selain itu, penguatan sektor koperasi dan pembangunan infrastuktur pendukung lainnya juga menjadi bagian dari prioritas nasional yang perlu ditangkap.
Bupati Afni mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk fokus pada perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan tetap terhubung dengan program pusat, agar peluang pendanaan maksimal.
“Kami harap usulan-usulan pembangunan dari tingkat kecamatan dapat dirumuskan secara matang, terarah dan selaras dengan kebijakan nasional agar pembangunan di Siak merata dan berkelanjutan,” kata bupati.
Bupati dalam setiap kegiatannya, termasuk Musrenbang tingkat kecamatan selalu didampingi anggota DPRD Siak, di antaranya Wakil Ketua DPRD Laiskar Jaya, anggota DPRD Sujarwo dan lainnya.
Baca Juga: Pasutri Terlibat Narkoba di Kampar Ditangkap, Polisi Sita 106 Gram Sabu dan 2 Senpi Rakitan
Selain itu, Bupati Afni menekankan beberapa poin strategis pembangunan ke depan. Salah satunya mendapatkan lahan terintegrasi seluas 20 hektare dalam mendukung pengembangan sektor produktif. “Kami akan mengakselerasi semua sektor produktif agar sejalan dengan program pusat,” ujar bupati lagi.
Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. “Kepada para pelaku usaha untuk memberikan prioritas bagi putra daerah dalam rekrutmen tenaga kerja,” kata bupati.
Salah satu hasil penyelarasan program pusat dengan daerah adalah pengaspalan jalan kebun dan jalan produksi melalui program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Kementerian Keuangan yang merupakan mitra strategis Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Akses jalan berada di Kampung Sialang Palas telah mendapat persetujuan dari kementerian sepanjang 11 kilometer. “Ini menunjukkan bahwa usulan daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat memiliki peluang besar untuk direalisasikan,” ujarnya.
Meskipun, belum semuanya terlaksana, namun usulan dari daerah dapat diakomodir, saat ini tersisa 19 kilometer, jalan kebun tersebut belum diaspal.
Untuk kecamatan lainnya sejumlah usulan muncul ke permukaan di antaranya, jalan penghubung kampung minim penerangan lampu jalan dan beberapa ruas jalan yang memerlukan perbaikan. Tentu hal ini, secara bertahap direalisasikan.(adv)