TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua I DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Junaidi menyoroti masih belum optimalnya pengakomodasian Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menegaskan, Pokir tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap dalam perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil di Aula Kantor Bappeda Inhil, Kamis (26/3).
Menurut politisi senior Fraksi Golkar tersebut, Musrenbang seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun, ia menilai, masih ada kecenderungan aspirasi yang disampaikan melalui Pokir belum sepenuhnya menjadi prioritas.
“Pokir DPRD harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam perencanaan daerah, karena di dalamnya terdapat aspirasi langsung dari masyarakat yang harus diperjuangkan dalam program pembangunan,” tegasnya.
Junaidi menjelaskan, Pokir merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan di daerah pemilihan. Karena itu, Pokir dinilai sebagai gambaran nyata kebutuhan masyarakat yang semestinya menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan.
Ia mengingatkan, jika Pokir terus diabaikan atau tidak diakomodasi secara maksimal, maka pembangunan berpotensi melenceng dari kebutuhan masyarakat. Dampaknya, program yang dijalankan tidak tepat sasaran dan kurang dirasakan manfaatnya oleh publik.
Junaidi juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia meminta agar seluruh usulan, baik dari pemerintah maupun DPRD, dibahas secara terbuka dan diprioritaskan secara objektif. “Perencanaan tidak boleh hanya berbasis data administratif, tetapi harus melihat kondisi nyata di lapangan. Di situlah Pokir DPRD menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(*2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
