BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Bengkalis ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru pekan lalu, yang bertujuan untuk menggali informasi dan mempelajari sistem pengelolaan perparkiran yang diterapkan di Pekanbaru, dengan harapan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kabupaten Bengkalis, mendapatkan respon beragam dari masyarakat.
Salah satunya datang dari aktivis di Pulau Bengkalis, Broery Julianto. Pria yang akrab disapa Ayi PP menyebutkan, terkait hasil kunker Komisi II DPRD Bengkalis, jangan hal itu hanya dijadikan angin surga, rakyat butuh langkah konkret dalam pelaksanaannya.
“Bahkan pernyataan dari Pak Asep Setiawan anggota DPRD Bengkalis membandingkan dengan sistem di Bengkalis yang menerapkan lelang tahunan, yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, saat terjadi pergantian pemenang lelang, adalah tindakan intimidasi yang sangat serius dan sudah di framing sejak awal agar membuat rakyat cemas dan ketakutan untuk ikut lelang parkir," jelasnya.
Dikatakan Ayi, ironisnya seorang wakil rakyat harusnya mampu menghadirkan ruang publik yang nyaman, bukan sebaliknya. Jika oknum anggota DPRD Bengkalis yang satu ini objektivitas berpikirnya dengan mengedepankan retorika sinisme terhadap masyarakat, tentu wajib dicurigai kenapa hal itu terlontar dari wakil rakyat.
"Padahal selama ini kita tahu kelompok mana dan siapa di belakangnya, yang tiap tahunnya mengelola parkir dan tak pernah ada dinamika saat proses lelang parkir di Dishub Bengkalis," ujarmya.
Ia mengimbau kepada kawan-kawan ormas dan adik-adik mahasiswa, serta penggiat anti-korupsi dan aparat penegak hukum untuk fokus terkait dengan perparkiran di Bengkalis.
Dengan memberi atensi khusus kepada anggota dewan pada proses lelang di dishub beberapa tahun belakangan, tahun ini dan akan datang.
Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Zamzami Harun yang ikut dalam kunker ke Pekanbaru mengungkapkan, bahwa konsultasi ini sangat penting untuk mendalami optimalisasi sistem, terutama karena PAD dari sektor parkir di Bengkalis sering kali tidak mencapai target.
"Intinya kami konsultasi bagaimana dalam mengoptimalkan sistem parkir untuk wilayah Pekanbaru, karena kami masih mendalami, mungkin ada hal-hal yang terabaikan," jelas Zamzami, sembari menyoroti perlunya solusi untuk parkir di lokasi non-protokoler seperti warung, kafe, dan gang.
Sedangkan Asep Setiawan anggota DPRD Bengkalis malah membandingkan, dengan sistem pengelolaan parkir di Bengkalis yang menerapkan lelang tahunan, yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan saat terjadi pergantian pemenang lelang.
"Seharusnya bukan tiap tahun dilelang, melainkan jedanya itu selama 10 tahun pemenang lelang pengelolaan parkir mengelolanya. Karena waktu satu tahun itu sangat pendek dan itu harus didudukkan kembali sebelum nantinya di lelang kembali," ucapnya.
Laporan Abu Kasim (Bengkalis)
Editor : M. Erizal