BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah terjadi di10 kabupaten/kota di Riau. Dari jumlah ini, baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla, Jumat (30/1).
Langkah strategis ini diambil menyusul lonjakan titik api yang cukup signifikan pada awal tahun, di mana belasan hektare lahan masyarakat hangus terbakar hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Dari 10 daerah, karhutla di Bengkalis yang paling luas yakni 15,01 hektare. Disusul Pekanbaru 8,43 hektare, Kampar 7,25 hektare, Dumai 7 hektare, Pelalawan 6 hektare, Siak 5,30 hektare, Inhil 5 hektare, Kepulauan Meranti 2,70 hektare, Kuantan Singingi 1,50 hektare, dan Indragiri Hulu 1,30 hektare.
Data yang terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis, Jumat (30/1) memang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Baru memasuki periode Januari 2026, tercatat sudah ada 8 titik lokasi kebakaran dengan total luas mencapai 19 hektare. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 tercatat 45 kejadian dengan total luas lahan terbakar 144,5 hektare.
Dengan angka 19 hektare di bulan pertama 2026, terdapat ancaman nyata bahwa luas kebakaran tahun ini bisa melampaui catatan tahun lalu jika tidak segera dimitigasi.Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bengkalis, Salman Alfarisi menyebutkan, mayoritas lahan yang terbakar merupakan kebun milik masyarakat.
Dua wilayah tercatat menjadi penyumbang luasan terbesar, yakni Kecamatan Rupat (Desa Sukarjo Mesim), kebakaran mencapai 6 hektar serta Kecamatan Mandau (Kelurahan Pematang Pudu), kebakaran juga menyentuh angka 6 hektare.
“Saat ini Tim Gabungan Karhutla Kabupaten Bengkalis masih terus berjibaku di lapangan guna memadamkan sisa api dan melakukan proses pendinginan untuk mencegah api kembali meluas di atas lahan gambut yang rawan,” jelasnya.
Sementara itu Staf Ahli Bupati Bengkalis Syahrudin, memberikan instruksi tegas kepada seluruh stakeholder. Pihaknya menekankan bahwa penetapan status ini adalah dasar hukum dan administratif agar seluruh sumber daya dapat digerakkan secara cepat.
“Bengkalis memiliki kerawanan tinggi karena luasnya lahan gambut dan faktor perubahan iklim. Saya minta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi lintas sektor. Utamakan langkah pencegahan,” tegas Syahrudin.
Ia juga menambahkan, bahwa aktivitas manusia dan cuaca ekstrem menjadi pemicu utama yang harus diantisipasi secara terpadu dan berkelanjutan.
Penetapan status Siaga Darurat ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Dengan status ini, mobilisasi peralatan dan personel ke titik koordinat api dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.
Sementara itu, Manajer Pusdalops BPBD Bengkalis, Erzansyah menyebutkan, dari lima kecamatan yang terdeteksi Karhutla semuanya sudah padam. Hanya saja ada dua kecamatan yang masih tetap siaga karena lokasi kebakaran merupakan lahan gambut dan sulitnya sumber air untuk memadamkan api.
“Tim kita masih siaga di lapangan. Meski sudah padam tapi tetap khawatir api bakal menyala kembali. Karena kondisi angin kencang dan panas terik, maka petugas tetap siaga dilapangan,” jelasnya usai rapat.
Belum Ada Laporan Daerah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum ada menerima laporan adanya daerah yang menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. “Belum ada laporan terkait daerah yang menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sampai saat ini,” katanya, kemarin.
Saat ditanyakan terkait Bengkalis yang diinformasikan sudah menetapkan status tersebut, M Edy menyebutkan bahwa pihaknya belum menerima SK penetapan status tersebut. “S -nya belum ada kami terima, Pak Sekda Bengkalis ada komunikasi bahwa akan melakukan rapat. Kemungkinan sudah menetapkan, tapi SK-nya belum diserahkan kepada kami,” ujarnya.
Namun demikian, pihaknya mengapresiasi daerah yang sudah mulai membahas penetapan status tersebut. Karena status yang ditetapkan daerah akan menjadi dasar penetapan status tersebut untuk tingkat provinsi.
“Kalau sudah ada daerah yang menetapkan, maka akan segara dibahas status di tingkat provinsi. Penetapan status ini penting agar pengendalian karhutla dapat lebih terkoordinir dan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Dibantu PT RAPP dan BPBD
Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam penanganan karhutla, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara SIK langsung turun melakukan pemadaman di areal semak belukar Jalan Lintas Timur, KM 73, Tanjung Raya, Kelurahan Pangkalankerinci Kota, Kecamatan Pangkalankerinci.
“Api sudah mulai padam, dan sekarang tinggal bernapas. Terima kasih atas bantuan dari tim BPBD dan kawan-kawan perusahaan PT RAPP,” terang Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara SIK kepada Riau Pos, Jumat (30/1). “Kami akan terus melakukan upaya maksimal dan mencegah penyebaran api ke wilayah lainnya,” tambahnya.
Pemadaman digelar hingga malam hari. Kondisi lahan yang terbakar merupakan gambut, ditambah lagi angin yang berhembus cukup kencang, membuat api terus menjalar di atas lahan semak belukar tersebut. Masyarakat pun diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan perusahaan ikut membantu apa bila terjadi karhutla.(ksm/sol/amn)
Editor : Bayu Saputra