Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Insentif Pembelian Motor Listrik Berkisar Rp5 Juta

j
Penulis: jpg❯
PURBAYA YUDHI SADEWA. (JPG)
PURBAYA YUDHI SADEWA. (JPG)

Advertisement

 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah kembali melan­jutkan program insentif pembelian sepada motor listrik pada tahun ini. Besaran bantuan yang te­ngah disiapkan diperkirakan sekitar Rp5 juta per unit, dengan pelaksanaan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan anggaran negara.  

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi.  “Subsidi mungkin Rp5 juta per motor,” kata­nya di Jakarta akhir pekan lalu. Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif pembelian sebesar Rp7 juta.

Jaga Keseimbangan APBN

Advertisement

Menurut dia, pemerintah tidak akan langsung menggelontorkan seluruh kuota. Skema bertahap dipilih agar program tetap efektif sekaligus menjaga keseimbangan APBN. “Yang baru dulu, tapi nggak semua sekaligus,” imbuhnya. Pembahasan lintas kementerian masih berlangsung dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diputuskan. 

Di sisi lain, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pembiayaan kendaraan listrik terus tumbuh. Hingga Februari 2026, nilainya mencapai Rp21,94 triliun atau naik 39,35 per­sen secara tahunan. Namun, kontribusi terbesar masih datang dari kendaraan roda empat yang menyumbang lebih dari 83 persen.

Advertisement

Penetrasi Pasar Belum 1 Persen

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Dealer Sepeda dan Motor Listrik Indonesia (Desmolindo) Sarifudin menyebutkan bahwa penetrasi motor listrik bahkan belum menyentuh 1 persen dari total pasar roda dua nasional. “Mobil listrik sudah double digit. Motor listrik belum sampai 1 persen,” ujarnya.

Di tengah gap tersebut, insentif dinilai tetap krusial. Namun, pelaku industri mengingatkan, masalah utama bukan lagi sekadar besarannya, melainkan kecepatan eksekusi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, jeda antara wacana dan implementasi justru membuat konsumen menahan pembelian sambil menunggu kepastian subsidi. 

“Wacana tanpa implementasi justru membuat calon konsumen menunda pembelian,” tegasnya.

Proses regulasi yang bisa memakan waktu 3-4 bulan dinilai berisiko menciptakan kekosongan permintaan. Penjualan tersendat, sementara pelaku usaha menahan ekspansi.   

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

(SALAH) Prabowo Kembali Lantik Purbaya

(SALAH) Prabowo Kembali Lantik Purbaya

(SALAH) Prabowo Kembali Lantik Purbaya Narasi Akun YouTube “KajianOnline Daily” pada Kamis (1/10) mengunggah video (arsip) dengan narasi.

Purbaya Dicopot lewat Telepon 

Purbaya Dicopot lewat Telepon 

Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan secara mendadak

Pertahankan PPN, Pemerintah Jaga Defisit Fiskal

Pertahankan PPN, Pemerintah Jaga Defisit Fiskal

Pemerintah mempertahankan tarif PPN demi menjaga penerimaan negara, ruang fiskal, dan defisit anggaran di tengah upaya mendorong ekonomi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer