BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Sulitnya masyarakat Pulau Bengkalis mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat yang bergantung dengan BBM.
Antrean kendaraan bermotor, terlihat mengular di sejumlah SPBU dan juga di tingkat pengecer sangat membebani masyarakat, Ahad (5/4/2026).
Pantauan di lapangan, antrean panjang terjadi di SPBU Desa Teluk Latak, SPBU Jalan Bantan dan Jalan Lembaga Kecamatan Bengkalis. Bahkan di sejumlah titik penjualan eceran di Jalan Antara, juga berjejar antrean sepeda motor demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite.
Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terlihat menunggu giliran pengisian, dengan panjang antrean diperkirakan mencapai sekitar 200 meter untuk sepeda motor dan 50 meter untuk mobil pribadi.
Andi, salah seorang warga yang ikut mengantre mengaku, kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat. Dirinya mempertanyakan ketersediaan BBM yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“BBM ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Kalau terus langka begini, semua bisa terhambat, bahkan kendaraan tidak bisa digunakan,” cetusnya.
Baca Juga: Lakukan 4 Langkah Sederhana Ini, Dijamin Ban Motor Tak Berdecit Lagi
Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan. Sejak pagi hari, antrean kendaraan semakin panjang, bahkan mencapai sekitar 100 meter.
Iwan, salah seorang warga menduga, adanya ketidakteraturan dalam distribusi BBM. Ia menilai, meskipun pasokan disebut tersedia, namun sulit diakses masyarakat umum.
“Katanya minyak ada, tapi kami susah mendapatkannya. Diduga ada yang dibawa keluar menggunakan mobil atau gerobak, tapi tidak jelas ke mana,” ucapnya.
Baca Juga: 4 Kantin di MTsN 3 Rohul Terbakar, Satu Honda dan Kusen Jendela Gedung Belajar Ikut Hangus
Kelangkaan BBM ini, dinilai berpotensi menghambat berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Pulau Bengkalis yang meliputi Kecamatan Bengkalis dan Bantan.
"Seharusnya ada kebijakan Pemkab Bengkalis, jangan dibiarkan masyarakat susah dan menderita hanya mendapatkan BBM 2 liter saja. Apalagi bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, bagaimana mau mengisi BBM sementara isi ditangki motornya saja tidak ada," ujar Iwan.
Baca Juga: Wako Agung Nugroho Usulkan Nama Pendiri Kota untuk Pintu Tol Pekanbaru
Melihat keprihatinan masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Hendra Jeje menyoroti serius persoalan distribusi BBM di Pulau Bengkalis.
Pihaknya meminta Dinas Perdagangan danPerindutrian (Disdagprin) Bengkalis untuk segera melakukan evaluasi, agar masyarakat desa tidak semakin kesulitan mendapatkan BBM.
Hendra menilai, distribusi BBM saat ini belum berjalan merata. Pasokan cenderung menumpuk di SPBU yang berada di pusat kota, sementara masyarakat desa seperti di Ketam Putih, Kelemantan, dan Sekodi disebut kerap kekurangan suplai BBM.
Baca Juga: Delapan Camat di Kabupaten Kuansing Ikuti Diklat Kepamongan Lima Hari di Bukittinggi
“Ada persoalan dalam penyaluran. BBM tidak tersalurkan lancar ke pos-pos mini. SPBU jumlahnya terbatas dan berada di kota. Lalu bagaimana nasib warga di desa-desa yang jauh," tanya Pilitisi Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bengkalis.
Ia mempertanyakan kondisi masyarakat yang harus menempuh jarak hingga 30–60 kilometer hanya untuk membeli BBM. “Ini tidak adil. Kami sebagai wakil rakyat memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.
Hendra juga meminta, adanya pengawasan ketat terhadap manajemen stok BBM. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran dan memastikan penyaluran tepat sasaran.
Baca Juga: Terganggu Cegukan Tak Berhenti? Coba 7 Cara Ini untuk Menghilangkan Cegukan dengan Cepat
“Harus ada pengawasan dari seluruh stakeholder. Pos yang bermasalah bisa ditutup sementara dan fokuskan stok ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Jika ada pihak yang memanipulasi atau menyalahi aturan, harus dicoret dari daftar penyalur,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis P-KPK Ahmad Effendi menilai langkah Disdagprin Bengkalis, selama ini baru sebatas penertiban di lapangan. Menurutnya, perlu regulasi lebih jelas agar penyaluran ke pengecer dan masyarakat desa memiliki mekanisme yang teratur.
“Hasil sidak mungkin membuat stok SPBU terlihat aman, tetapi belum ada terobosan regulasi agar BBM dapat didistribusikan kepada pengecer dengan sistem yang jelas,” ujarnya.
Baca Juga: Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Ribuan Liter Diamankan
Ia juga menyarankan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran BBM di tingkat desa. “Dinas dapat meminta bantuan Kepolisian untuk mengawasi kios-kios di desa. Jika diawasi ketat, kebutuhan masyarakat insyaallah terpenuhi,” jelasnya.
Ia mengaku, tetap memantau berbagai keluhan warga terkait kelangkaan BBM, lampu jalan, hingga persoalan bantuan sosial dan infrastruktur desa.
Kepala Disperindag Bengkalis, Zulfan ST, membenarkan bahwa regulasi baru menjadi salah satu kendala distribusi. Karena stok BBM ke pulau Bengkalis masih aman. Tapi setiap hari terjadi antrean panjang.
Baca Juga: 10 Positif Narkoba Dalam Razia THM di Perawang Siak, Ditemukan Juga 5 Anak di Bawah Umur
“Peraturan BPH Migas No. 1 Tahun 2024 jo No. 1 Tahun 2025 melarang SPBU melayani pengisian untuk kategori pengecer berdasarkan rekomendasi desa. SPBU juga tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi untuk dijual kembali ke umum,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut ada pengecualian untuk sektor produktif seperti nelayan, pertanian, dan industri melalui aplikasi khusus. Sedangkan masyarakat umum wajib membeli langsung ke SPBU.
“Masalahnya di Pulau Bengkalis jaraknya jauh. Ke Ketam Putih bisa 25–30 kilometer. Tidak mungkin warga harus menempuh jarak sejauh itu hanya untuk mendapatkan BBM,” jelas Zulpan.
Baca Juga: Dua Warga Kota Bangun Kampar Ditangkap Polisi, 40 Paket Sabu Turut Diamankan
Ia menegaskan, pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada BPH Migas. Jangan sampai masyarakat menderita karena persoalan birokrasi. Pihaknya terus mencari solusi yang legal dan tetap berpihak kepada rakyat.
Editor : M. Erizal