BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pulau Bengkalis saat ini dihadapkan berbagai krisis. Yang terbaru sangat dirasakan masyarakat adalah sulit BBM dan air bersih yang dikelola Perumda Tirta Terbuk. Terakhir adalah sering matinya lampu PLN, yang padam tak beraturan.
Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali, beberapa hari terakhir memantik perhatian serius dari anggota anggota DPRD Bengkalis. Melalui rapat dengar pendapat (RPD) Lintas Komisi memanggil manajemen PLN Cabang Bengkalis, untuk memintak kejelasan persoalan listrik yang dirasakan masyarakat di pulau Bengkalis.
Rapat lintas komisi dipimpin Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, yang menyoroti penyebab pemadaman listrik yang tak beraturan. Dewan mempertanyakan apakah gangguan bersumber dari perbaikan jaringan, kerusakan mesin pembangkit, atau faktor eksternal, termasuk gangguan hewan.
“Dulu, saat Pak Askal memimpin PLN ULP Bengkalis, komunikasi berjalan sangat lancar dan responsif. Kini, di bawah kepemimpinan Pak Ade, akses komunikasi menjadi lebih sulit," tegas Fakhtiar, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, anggota dewan dari lintas komisi berharap, agar pemadaman listrik tidak dilakukan pada waktu magrib atau saat salat, karena dampaknya langsung dirasakan oleh aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-haru. Kurangnya transparansi dari PLN justru memicu spekulasi dan asumsi publik yang bisa menyesatkan.
“PLN harus meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Dengan komunikasi yang jelas dan transparan, masyarakat dapat memahami penyebab pemadaman dan terhindar dari kesalahpahaman yang merugikan.” harapnya.
Baca Juga: Liga Champions: Gol Kai Havertz di Menit Akhir, Bawa Arsenal Raih Kemenangan Penting di Lisbon
Sekretaris Komisi II, Rendra Wardana alias Yan Kancil, menuntut kejelasan langkah antisipatif pascapemadaman listrik oleh PLN. Perlunya rencana konkret untuk satu hingga dua bulan ke depan agar gangguan listrik tidak berulang.
Yan Kancil juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, agar warga dapat mengambil langkah antisipasi dan meminimalisir kerugian, sehingga peralatan elektronik tidak rusak bila pemadaman diberitahukan sebelumnya.
“Ia juga menegaskan agar PLN segera melakukan pengecekan tiang listrik yang dilaporkan miring, karena potensi bahaya bagi keamanan publik tidak bisa diabaikan,” ujar Yan Kancil.
Baca Juga: Hari Kedua Sajikan 9 Pertandingan, Duel Sengit hingga Kemenangan Telak Warnai Rajawali Cup IV
Sedangkan anggota Komisi IV, Muhammad Isa juga menyoroti frekuensi pemadaman di wilayah Bantan dan mempertanyakan kesiapan sistem cadangan PLN.
“Jika listrik padam, apa langkah PLN untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan listrik? Hal ini penting agar gangguan tidak berdampak panjang terhadap ekonomi dan kegiatan masyarakat,” jelasnya.
Firman dari Komisi II DRPD Bengkalis juga menyoroti dengan tegas, terkait pola pemadaman rutin di Teluk Lancar, daerah paling ujung di Pulau Bengkalis. Setiap Salat Magrib, warga selalu bersiap menghadapi gelapnya lampu. Pemadaman yang tidak terjadwal seperti ini tidak hanya mengganggu ibadah dan aktivitas masyarakat.
"Yang lebih parah dan terdapat dari pemadaman yang tak beraturan ini, adalah pada sektir usaha kecil dan perdagangan lokal. PLN harus menjelaskan alasan dan solusinya dengan tegas,” ucapnya.
Sedangkan H Zamzami dari Komisi I juga menambahkan, keluhan masyarakat terkait penambahan tiang dan kabel listrik, termasuk proyek kabel bawah laut yang belum terealisasi meski telah berjalan lima tahun.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp1,9 Miliar ke Ahli Waris Sudarto
"Seharusnya dorong dengan cepat agar realisasi kabel bawah laut segera tersambung. Apalagi gardu induk di Desa Buruk Bakul, Bukitbatu sudah difungsikan. Sekarang tinggal melanjutkan pembangunan GI di Pangkalan Batang, maka kalau ini sudah terkoneksi, kami yakin persoalan mati lampu tak ada lagi," jelasnya.
Ketua Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, menekankan agar jadwal pemadaman dilakukan pada waktu yang lebih rasional dan dengan skema lebih manusiawi.
“Kabel bawah laut tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga untuk menghubungkan jaringan listrik antarwilayah, termasuk antarpulau dan negara,” tegas Irmi.
Menanggapi masukan dewan lintas Komisi, Manajer Teknik PLN, Ridho menyampaikan, bahwa pihaknya terus berupaya mencegah pemadaman meskipun dihadapkan pada isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Terkait tiang listrik miring, khususnya di Kecamatan Bantan, telah dilakukan pendataan dan perbaikan dijadwalkan pada 7 April di Bengkalis dengan upaya tanpa pemadaman.
Baca Juga: Assoc Prof Ns Lita MKep Jabat Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Ia juga menjelaskan, bahwa penerangan jalan umum merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Untuk pemadaman, baik terencana maupun darurat, informasi akan disampaikan paling lambat satu hari sebelumnya. Adapun beban puncak listrik terjadi pada pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.
PLN juga menyampaikan, bahwa tegangan listrik di Kecamatan Bantan masih tergolong rendah, sehingga dilakukan penambahan sementara guna menjaga kestabilan pasokan listrik bagi masyarakat. Pihak PLN menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari anggota dewan dan masyarakat.
Sedangkan Tim Leader K3L dan Keamanan PLN ULP Bengkalis, Muhammad Juliandra juga menjelaskan, bahwa selama Idulfitri tidak dilakukan pemeliharaan terencana pada jaringan maupun mesin pembangkit.
“Pemeliharaan yang dilakukan lebih kepada pengamanan jalur dari gangguan hewan. Namun, saat sistem dinormalkan, beban yang ditanggung mesin pembangkit menyebabkan pelepasan otomatis yang berujung pada pemadaman total (blackout),” jelas Juliandra.
Terkait proyek kabel bawah laut, pihak PLN menyatakan, bahwa proses perizinan telah selesai, termasuk dari DPMPTSP Bengkalis dan wilayah Pakning. Saat ini masih dalam tahap penyesuaian teknis.(ksm)
Editor : Edwar Yaman