Komisi III DPRD Bengkalis Bahas Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyaluran APBN  

 
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait transfer ke daerah (TKD), penyaluran APBN, serta upaya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis, menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau. 

Rombongan Komisi III DPRD Bengkalis disambut  Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyanto beserta jajaran di Kantor Kanwil DJPb Provinsi Riau di Pekanbaru. 

Kegiatan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Sanusi didampingi Wa­kil Ketua Sahara Marganda Tobing, Sekretaris Adihan serta anggota, turut hadir perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. 

Baca Juga: Jurnalis Harus Pegang Teguh Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Adnan Wimbyanto menjelaskan, DJPb memiliki peran strategis sebagai repre­sentasi Kementerian Keuangan di daerah. Selain menjalankan fungsi penyaluran anggaran, DJPb juga berperan sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah.

DJPb juga memberikan asistensi dan pendampi­ngan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari analisis fiskal, konsultasi kebijakan, hingga menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Dalam pembahasan tersebut disampaikan kondisi transfer ke daerah di Kabupaten Bengkalis relatif stabil, namun masih terdapat tantangan dalam percepatan penyerapan anggaran yang dinilai belum optimal.

Pihak DJPb turut mendorong Pemkab Bengkalis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kepatuhan pajak, serta memanfaatkan peluang program dari kementerian/lembaga guna mendukung pembangunan daerah. 

Baca Juga: Komisi II DPRD Bengkalis Bahas Kendala Pertanian Bersama Distapangkultra Riau

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Sanusi menyampaikan apresiasi atas pemaparan yang diberikan. Menurutnya, pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami mendapatkan banyak informasi dan masukan yang sangat bermanfaat, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah dan kondisi fiskal saat ini. Ini menjadi bahan penting bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Sanusi.

Ia berharap sinergi antara DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kanwil DJPb Provinsi Riau terus terjalin dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan de­ngan diskusi dan tanya jawab guna membahas berbagai isu strategis, termasuk kendala penyaluran dana, optimalisasi PAD, serta peluang dukungan program peme­rintah pusat.(ksm)

 

Editor : Arif Oktafian