BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Ratusan pengecer BBM bersubsidi bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bengkalis, Rabu (13/5/2026) sore.
Aksi demo gabungan pengecer BBM dan mahasiswa, sejak pagi sampai siang hari sempat dibanyang-bayangi hujan deras. Namun saat hujan mulai reda sekitar pukul 13.30 WIB ratusan masa merangsek masuk ke halaman gedung wakil rakyat yang sempat dihadang oleh puluhan personel polisi dan Satpol PP Bengkalis.
Ketegangan memuncak di halaman Gedung DPRD Bengkalis, ketika puluhan massa aksi yang berdatangan dengan menuntut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sempat melumpuhkan perekonomian wilayah pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
Baca Juga: Perkara Penyelewengan KUR Bank BUMN di Pekanbaru Naik Tahap II
Namun suasana berubah memanas, setelah terjadi ketidaksesuaian pemahaman kesepakatan yang telah disampaikan sebelumnya, antara masa aksi dengan anggota dewan.
Apa yang dijanjikan oleh dewan ada ruang dialog terbuka di Ruang Sidang Paripurna, berubah menjadi tarik ulur tempat pertemuan, hingga mahasiswa menuding adanya upaya pembohongan dan pengingkaran komitmen oleh pihak berwenang maupun lembaga dewan.
Aksi sempat memanas, bermula saat rombongan mahasiswa tiba dengan membawa surat pemberitahuan unjuk rasa, bukan surat permohonan audiensi. Namun, atas permintaan keras dan bujukan pihak kepolisian, massa bersedia menunda demonstrasi dan sepakat berdialog dengan syarat mutlak.
Baca Juga: Mendadak Padam Listrik, Mahasiswa UIN Suska Riau Tetap Antusias Tonton "Pesta Babi"
"Kami meminta pertemuan dilakukan secara terbuka di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Kesepakatan itu dinyatakan dengan jelas. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Alih-alih dibawa masuk ke ruang Banmus, pihak DPRD justru mengarahkan mereka ke ruang rapat biasa, sehingga memicu kemarahan massa," ucap Asrul, koordinator aksi demo dari GMNI Bengkalis.
Menanggapi keributan dan penolakan massa, Anggota DPRD Komisi IV, M Isa, sempat berusaha meredam situasi namun tetap menegaskan prinsip ketatanegaraan. Ia menilai berdialog di halaman terbuka kurang pantas dan kurang etis, meski menghargai kehadiran dan keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
"Ketika masyarakat menemukan persoalan, tempat menyelesaikannya adalah meja musyawarah. Saya pikir tak etis kita berlama-lama di halaman ini, namun keinginan adik-adik kami turuti. Kami minta pertemuan ini lebih hikmat," ujar Isa.
Baca Juga: Mentan Amran Optimistis Swasembada Pangan Indonesia Menguat, Gudang Sewa Bulog Terisi Penuh
Ia juga mengajak massa berkumpul secara berhadapan dan minta mahasiswa bersabar dulu. Pihaknya ingin ini kondusif, sama-sama ingin selesaikan masalah daerah ini.
"Jadi, saya belum beri giliran bicara, kita atur dulu posisinya agar nyaman berdiskusi," ujar Isa berusaha menata suasana di tengah sorak-sorai massa.
Senada, anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri juga menyambut semangat perjuangan mahasiswa dengan seruan "Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat!" Lalu mengajak keras agar diskusi dipindah ke ruang rapat yang telah disiapkan pihak dewan.
Baca Juga: Antusias Warga Tinggi, Waste Station Bakal Ditambah
Menurutnya, ruangan tersebut adalah tempat resmi, teratur, dan selalu digunakan untuk menyerap aspirasi baik dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun menindaklanjuti aksi unjuk rasa.
"Kami dari lembaga DPRD mengajak rekan-rekan masuk ke forum, ke ruangan yang memang sudah tersedia khusus untuk hearing. Di sana kita lebih leluasa bicara, lebih teratur, dan bisa bedah banyak hal. Kami harapkan kawan-kawan menanggapi ini agar sama-sama cari solusi atas surat yang disampaikan. Ruang itu sama hikmatnya, sama terhormatnya untuk kita berdiskusi," tegas Bahtiar.
Namun, penjelasan pihak dewan justru memicu ledakan emosi dari pihak mahasiswa. Koordinator Umum Aksi, Rahmad Hidayat, bersuara dengan nada tinggi dan tegas, meluruskan fakta awal yang dianggap dikaburkan.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi, BPBD Kampar Tingkatkan Pemantauan
Di hadapan anggota dewan dan puluhan massa, ia membongkar kronologi kesepakatan yang menurutnya sudah jelas, namun diingkari di lapangan.
"Begini Bapak-bapak, surat awal yang kami masuk adalah surat aksi, bukan surat audiensi. Kami ditelepon pihak kepolisian, dibujuk supaya jangan ada aksi, ajak audiensi saja. Kami sepakat, tapi ada satu syarat mutlak, audiensi dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, dan tidak ada aksi di luar. Pihak kepolisian iyakan, sepakat, semuanya clear," tegas Rahmad.
Ia kemudian menuding keras ketidaksesuaian fakta di lapangan dan mempertanyakan kenapa situasi hari ini bertolak belakang dengan komitmen awal.
"Ini salahnya di mana? Di polisi atau di dewan? Kami tegaskan, Jangan Coba-coba membohongi kami. Kami sudah ikuti semua kemauan Bapak-bapak dewan dan kepolisian. Apa lagi yang kurang dari kami? Kami sudah berikan keluwesan, tapi balasannya ingkar janji," tegasnya.
Dengan keputusan bulat yang tak bisa diganggu gugat, Rahmad menegaskan sikap akhir perjuangan massa. Mereka menolak untuk berdialog dan negosiasi jika keinginan mahasiswa dan perwakilan pengecer BBM tak diindahkan dewan sebagai wakil rakyat.
"Setelah ini, kami lanjutkan aksi di depan gedung. Kami tetap akan demonstrasi seperti rencana awal. Tak perlu diperpanjang debat ini, keputusan kami mutlak. Kami kecewa janji dimakan janji dewan," ucapnya disambut sorakan dukungan massa.
Baca Juga: KPPP SDM Kemenhut Dorong Lulusan SMK Bekerja di Sektor Kehutanan
Ia menyampaikan kedatangan mahasiswa dan masyarakat tak mendapat respon baik. Makanya mahasiswa dan para pedagang eceran akan membawa masa lebih besar lagi untuk menduduki gedung DPRD Bengkalis.
"Kami menyatakan mosi tak percaya kepada anggota DPRD Bengkalis dan kami akan membawa masa lebih besar lagi pekan depan," tegas Asrul.
Sedangkan Iwan, perwakilan pedagang eceran BBM dari Kecamatan Bantan mengaku kecewa dengan prilaku pemerintah dan juga dewan. Seharusnya masyarakat diterima dengan baik, karena saat ini masyarakat resah sulit mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya di daerah-daerah pelosok.
"Tuntutan kami agar dewan mampu menjembatani kami untuk dialog bersama untuk mencarikan solusi yang dihadapi masyarakat. Tapi selama ini tidak ada satu pun perjuangan pemerintah dan wakil rakyat yang memperjuangkan nasib kami," ujarnya.
Usai membacakan pernyataan di depan gedung DPRD Bengkalis, mahasiswa dan pedagang eceran langsung membubarkan diri dengan tertib sambil mengancam akan melakukan aksi demo lebih besar lagi.
"Biarlah hari ini kami bubar dan kami akan membawa masa lebih banyak pada pekan depan (Senin) untuk menyuarakan nasib masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi," jelas Arul.
Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisdagprin) Bengkalis Zulpan yang terlihat keluar dari ruang pertemuan lantai bawah DPRD Bengkalis langsung menghindari kerumunan mahasiswa. Sampai masa berakhir bubar Zulpan juga tidak terlihat batang hidungnya.
Namun saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, ia mengatakan, untuk pengaturan pendistribusian BBM sudah diatur oleh pihak Pertamina. Meski demikian untuk stok BBM di Pulau Bengkalis sudah mencukupi, hanya saja sistem pendistribusiannya yang berbeda dari sebelumnya.
"Kalau dulu hanya pakai surat rekomendasi dari kepala desa atau lurah. Tapi aturan baru sekarang harus menggunakan aplikasi XStar yang disesuaikan dengan penggunaanya," jelasnya.
Baca Juga: Menjaga Harmoni dengan Instansi Vertikal tanpa Konflik Kepentingan
Sedangkan Sekwan DPRD Bengkalis Rafiardi yang sempat ingin menenangkan perwakilan mahasiswa juga sempat emosi, karena mahasiswa tidak mau diajak berdialog didalam ruangan yang sudah disediakan. Akhirnya sekwan juga meninggalkan perwakilan mahasiswa.
"Kami sudah menawarkan untuk berdialog di ruangan, tapi mereka tak mau. Makanya kami pun tak memakai mereka untuk masuk ke ruangan," ucapnya.
Editor : M. Erizal