JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Amerika Serikat (AS) telah menetapkan tarif impor Indonesia sebesar 19 persen setelah negosiasi tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Hal ini membuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang asosiasi pelaku usaha dan juga kementerian teknis terkait.
"Angka tersebut bersifat final dan mengikat (binding). Ini adalah hasil kesepakatan tertinggi antarkepala negara," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Senin (21/7/2025).
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, tarif ini merupakan yang terendah. Misalnya, Vietnam dan Filipina masih dikenakan tarif 20 persen. Lalu, Malaysia dan Brunei sebesar 25 persen. Ada juga Kamboja dan Thailand masing-masing 36 persen. Serta Myanmar dan Laos mencapai 40 persen.
Baca Juga: 11 Pejabat Tinggi Meranti Bergeser, 3 Jabatan Kadis Kosong hingga Diisi Plt
Jika dibandingkan dengan negara pesaing Indonesia di sektor produk tekstil, tarif impor AS terhadap Bangladesh masih 35 persen. Kemudian, tarif kepada Sri Lanka 30 persen, Pakistan 29 persen, dan India 27 persen. Terkait struktur tarif secara keseluruhan, berdasarkan buku tarif kepabeanan untuk skema most favoured nation (MFN), dari total 11.555 pos tarif, sekitar 12 persen sudah memiliki tarif nol persen.
"Sedangkan sekitar 47 persen dikenakan tarif mendekati 5 persen. Jadi Amerika (Serikat) sebetulnya sudah dapat 60 persen dibawah 5 persen. Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas menjadi nol persen" jelas politisi Golongan Karya itu.
Indonesia juga telah menyelesaikan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) dengan AS. Hambatan serupa juga telah diatasi dengan negara-negara mitra yang telah menandatangani perjanjian dagang dengan Indonesia. Meskipun AS sebelumnya belum menandatangani perjanjian dagang resmi dengan Indonesia, kesepakatan tarif ini akan ditindaklanjuti melalui joint statement yang jadwalnya akan diumumkan secara bersamaan oleh kedua negara.
Baca Juga: 86 Unit Rumah Hangus Terbakar dalam Kebakaran Hebat di Tambora, Kerugian Ditaksir Capai Rp10 Miliar
Terkait dengan pembelian produk AS, kata Airlangga, pemerintah telah melakukan pembelian. Meski saat ini terjadi reorientasi negara asal impor. Untuk sektor energi, Indonesia membeli dari berbagai negara. Namun ke depan sebagian akan difokuskan ke AS.
Hal serupa juga berlaku untuk produk agrikultur seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean). Yang memang telah rutin diimpor.
"Dengan demikian tidak ada tambahan secara keseluruhan terhadap barang impor dari Indonesia," ucapnya.
Dia memastikan, rencana impor produk hortikultura dari AS tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Komoditas pertanian yang akan diimpor merupakan bahan pangan yang sulit diperoleh di dalam negeri. Komoditas gandum dan kedelai juga selama ini telah diimpor dari negara lain seperti Australia dan Ukraina.
"Kita tidak akan mengganggu program swasembada. Swasembada pangan tetap kita jaga. Yang dilakukan hanyalah pengalihan sumber impor bahan baku pangan tersebut," ujarnya.
Selain produk hortikultura, pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembelian energi dari AS, termasuk LPG, minyak buah (fruit oil), dan bensin.
Airlangga menyebutkan, Indonesia akan terus memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup kemudahan perizinan dan pemberian insentif untuk mendukung iklim usaha.
Tak hanya di sektor perdagangan, kerja sama Indonesia-AS juga akan diperkuat. Di sektor investasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga sektor keuangan.
"Tentu Indonesia juga membahas kerja sama di bidang jasa keuangan (financial services) yang dinilai menguntungkan bagi Amerika," jelasnya.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengarah ke kisaran 5 persen pada paruh kedua 2025. Optimisme ini didorong oleh keberhasilan negosiasi tarif yang berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen.
"Dengan adanya tarif yang berhasil kita negosiasikan dari 32 turun ke 19 persen, kami melihat ekspor di paruh kedua tahun ini akan jauh lebih tangguh (resilient). Ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat," ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu.
Keberhasilan negosiasi ini dinilai menjadi momentum penting. Terutama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia disebut berhasil mendapatkan kesepakatan dagang yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.
Di sisi lain, kesepakatan dagang Indonesia dengan Uni Eropa melalui perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) juga menjadi pencapaian historis. Setelah melalui proses selama lebih dari 10 tahun, akhirnya kesepakatan tersebut berhasil dicapai.
"Pertemuan langsung Presiden dengan pimpinan Uni Eropa kemarin menjadi momen bersejarah. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga akan mendorong arus investasi dari Uni Eropa ke Indonesia," bebernya.
Febrio memastikan, pemerintah akan memanfaatkan momentum ini. Sehingga mendorong kinerja ekonomi nasional secara lebih agresif pada semester kedua 2025.***
Editor : Edwar Yaman