Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Penyaluran KUR di Riau Rp7,23 T

Siti Azura • Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:53 WIB
Heni Kartikawati
Heni Kartikawati

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hingga September 2025, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Riau berada di angka Rp7,23 triliun. Angka kredit tersebut disalurkan kepada 85.857 debitur.

Berdasarkan data dari Direktoran Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau,  penyaluran terkontraksi sebesar 6,52 persen dan debitur terkontraksi 7,63 persen secara dibanding tahun sebelummya.

Kepala Kanwil  DJPb Riau Heni Kartikawati mengatakan, rata-rata penyaluran sampai dengan September 2025 sebesar Rp84,20 juta per debitur. “Kinerja penyaluran KUR sampai dengan September mencapai 72,46 persen dari plafon KUR tahun 2025 untuk Provinsi Riau dengan realisasi debitur 78,28 persen dari target,” ungkapnya dalam kegiatan rilis data belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penyaluran KUR tertinggi dan debitur terbanyak di Kabupaten Kampar. Jika dilihat dari penyalurnya 65,08 persen didominan oleh BRI sebesar Rp4,70 triliun kepada 69.437 debitur.

Sementara itu, realisasi penyaluran kredit ultra mikro (UMi) sampai dengan September 2025 sebesar Rp207,44 miliar kepada 33.302 debitur. Nilai penyaluran terkontraksi sebesar 2,77 persen dan debitur juga terkontraksi 10,19 persen secara year on year (yoy).

“Rata-rata penyaluran sampai September 2025 mencapai Rp6,23 juta per debitur. Kinerja penyaluran UMi sampai dengan September 2025 sebesar 85,30 persen dari target penyaluran UMi dan realisasi debitur mencapai 72,39 persen,” ungkapnya.

Menurutnya terkontraksinya penyaluran KUR dan UMi terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ialah masih belum maksimalnya literasi mengenai KUR dan UMi di masyarakat.

“Literasi dan aksesnya belum menjangkau masyarakat yang akan menggunakan KUR dan UMi. Ini membuat mereka berpikir aksesnya nggak gampang, susah harus melengkapi dokumen. Termasuk isu perbankan mengetatkan analisanya,” terang Heni.

Karena itu, ia berharap literasi dan akses terkait penyaluran dan syarat administrasi KUR dan UMi bisa disampaikan lebih massiv kepada masyarakat. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari kredit tersebut.(azr)

 

Editor : Rindra Yasin
#kredit usaha rakyat #provinsi riau #debitur #djpb