PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumsi masyarakat ke pertalite. Ya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga, Rabu (10/6). Di Riau Pertamax (Ron 92) resmi naik menjadi Rp17 ribu per liter (harga DKI Jakarta, red). Terjadi kenaikan sebesar Rp4.100 per liter dibanding harga sebelumnya Rp12.900 per liter.
Peneliti Ekonomi sekaligus Strategic Research Manager CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, selisih harga pertamax dan pertalite kini mencapai sekitar Rp7 ribu per liter. Kesenjangan harga yang lebar itu menciptakan potensi bagi konsumen untuk beralih ke BBM bersubsidi.
“Kenaikan harga Pertamax memang tidak menimbulkan gaung besar. Namun, dengan selisih harga sekitar Rp 6.250 per liter, dorongan bagi konsumen untuk beralih ke BBM subsidi menjadi sangat kuat,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), kemarin (10/6).
Baca Juga: Hari Ini, Kamis 11 Juni 2026, Harga Emas Antam Turun Rp 21 Ribu
Menurut Yusuf, fenomena tersebut dikenal sebagai trading-down effect, yakni perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah untuk menekan pengeluaran. Gejalanya mulai terlihat dari meningkatnya antrean kendaraan di jalur pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur pertamax.
Jika selisih harga bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen diperkirakan semakin besar. Dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite diproyeksikan naik sekitar 7 persen. Sementara dalam skenario berat, kenaikannya bisa mencapai 12 persen.
Peningkatan konsumsi pertalite akan berdampak langsung pada beban fiskal pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban negara diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp17 triliun.
Baca Juga: Dengan QRIS Cross Border BRImo Bisa Bertransaksi di Cina
Selain sisi fiskal, ketersediaan pasokan Pertalite berpotensi tertekan apabila perpindahan konsumen berlangsung lebih cepat dari perkiraan. ’’Karena itu, pengawasan distribusi dan pembatasan pembelian menjadi semakin penting,” tuturnya.
Dari sisi inflasi, dampak langsung kenaikan pertamax diperkirakan terbatas karena mayoritas masyarakat masih menggunakan pertalite dan biosolar yang harganya tidak berubah. Namun, kenaikan biaya transportasi dan logistik pengguna BBM nonsubsidi tetap berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.
Yusuf memperkirakan tekanan terhadap fiskal maupun distribusi BBM subsidi akan semakin terasa pada semester II 2026 apabila migrasi konsumen dari pertamax ke pertalite terus berlanjut.
Senada dengan Yusuf, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga pertamax. Menurut Meitri, meskipun pertamax bukan BBM yang dominan digunakan masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga yang signifikan berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke pertalite.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pasokan BBM subsidi di lapangan. “Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata. Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yakni potensi migrasi pengguna pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujarnya.
Baca Juga: PLN Nusantara Power Sebar Puluhan Ribu Paket Daging Kurban
Dampak peralihan konsumsi ke pertalite akibat kenaikan harga ini mulai terlihat di Pekanbaru. Di SPBU Jalan HR Soebrantas, antrean kendaraan tampak mengular pada jalur pengisian pertalite. Sepeda motor memenuhi satu sisi antrean, sementara mobil dan minibus berbaris di jalur lainnya.
Meski demikian, kondisi antrean masih tergolong normal dan belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Pemandangan berbeda terlihat di jalur pengisian pertamax. Tidak tampak antrean kendaraan seperti biasanya.
Bagi sebagian pengendara, selisih harga yang kini semakin lebar membuat pertalite menjadi pilihan yang lebih masuk akal untuk menghemat pengeluaran harian. “Pertamax RON 92 saja naik jadi Rp17 ribu per liter. Lebih baik isi pertalite,” kata Adrian usai mengisi BBM di SPBU Jalan HR Soebrantas.
Pendapat serupa disampaikan Aris yang ditemui saat mengisi BBM di SPBU Jalan Kaharuddin Nasution. Menurutnya, kenaikan harga pertamax membuat masyarakat semakin mempertimbangkan biaya operasional kendaraan, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan setiap hari.
Kondisi tersebut membuat sebagian pengguna BBM nonsubsidi mulai menghitung ulang pengeluaran bahan bakar mereka, sementara pertalite kembali menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara. Meski belum terlihat lonjakan antrean yang drastis, perbedaan kondisi aktivitas di jalur pertalite dan pertamax mulai menggambarkan perubahan pilihan masyarakat setelah penyesuaian harga BBM diberlakukan.
Di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Markaz PKS Pekanbaru, terlihat beberapa pengendara masih banyak yang kaget atas kenaikan pertamax 92 ini. Meski begitu, jalur pertamax turbo masih ada, namun tidak seramai antrean jalur pertalite.
Seorang pengendara motor pengguna pertamax 92, Wisnu Ardi (38) mengaku kesal dan kecewa terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi ini. Apalagi selisih harga yang cukup signifikan. Dirinya pun mulai beralih ke BBM subsidi atau pertalite untuk bisa menghemat biaya kebutuhan sehari-hari.
“Jelas kecewa dan kaget karena kenaikan BBM ini secara tiba-tiba. Bisanya hanya dengan uang Rp26.000 bisa dapat 2 liter BBM nonsubsidi, sekarang jelas berat. Jadi lebih baik beralih ke BBM subsidi agar keuangan tidak menjerit di situasi perekonomian yang semakin bergejolak ini,” tuturnya.
Sementara itu, pengawas SPBU Amri mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini membuat banyak pengendara mulai beralih ke BBM subsidi. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak lagi melakukan penimbunan BBM subsidi karena akan berdampak pada pasokan BBM untuk masyarakat luas,” ucapnya.
Di Rokan Hulu, masyarakat terutama pengguna kendaraan bermotor justru dihadapkan pada kosongnya stok BBM nonsubsidi jenis pertamax turbo dan pertamax 92 di sejumlah SPBU, terutama di Kecamatan Rambah dan Tambusai. Pantauan Riau Pos di lapangan, Rabu (10/6), stok BBM nonsubsidi ini dilaporkan habis dan kosong sejak siang hingga malam.
Kondisi ini membuat banyak pengendara roda dua maupun roda empat mengeluh dengan kebijakan Pertamina karena mereka terpaksa beralih menggunakan pertalite yang bisa berdampak pada kerusakan mesin kendaraan bermotor.
Pengawas SPBU di Jalan Tuanku Tambusai Pasirpengaraian Hasbi mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sesuai kebijakan terbaru dari Pertamina. Perubahan harga tersebut langsung terlihat pada papan informasi digital SPBU.
Menurutnya, stok pertamax turbo yang tersedia merupakan sisa pengiriman tiga hari sebelumnya, sedangkan pertamax 92 sudah lebih dahulu habis. “Untuk pertamax yang masih dijual hingga petang merupakan sisa stok. Kalau untuk pertamax 92 sudah lama kosong,” ungkapnya.
Sejumlah warga juga mengaku terpaksa beralih ke pertalite karena sulit mendapatkan pertamax. Dua SPBU yang ada di Kecamatan Rambah stoknya kosong. Mereka khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya antrean dan mempercepat habisnya stok BBM subsidi.
“Mau tidak mau kami isi pertalite karena pertamax kosong. Kalau banyak pengguna pertamax beralih ke pertalite, kami khawatir antrean makin panjang dan stok pertalite juga cepat habis,” kata Edi (45), salah seorang pengendara mobil di Pasirpengaraian kepada Riau Pos, Rabu (10/6).
Senada, Rina (31) menyebut kenaikan harga yang diiringi kosongnya stok membuat masyarakat semakin bergantung pada pertalite. Sementara warga lainnya berharap Pertamina segera menormalkan distribusi BBM nonsubsidi agar masyarakat memiliki pilihan dan tidak seluruhnya beralih ke BBM subsidi.
‘’Kita berharap distribusi pertamax turbo dan pertamax 92 ke SPBU-SPBU di Rohul segera kembali normal. Selain memberikan pilihan bagi konsumen, ketersediaan BBM nonsubsidi juga dinilai penting untuk menjaga pasokan dan mengurangi tekanan terhadap konsumsi Pertalite,’’ sebut karyawan Perbankan di Rohul itu.
Tak hanya di Pekanbaru dan Rohul, di Kuantan Singingi (Kuansing), SPBU 14.293.640 Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah justru tidak tersedia pertamax 92 dan pertaline. Kendaraan yang antre hanya untuk pengisian solar dan pertamina dex.
Administrasi SPBU Sungai Jering Mega Wahyuna yang dikonfirmasi mengatakan, BBM jenis pertamax belum masuk. “Pertamax masih kosong, belum masuk. Pasokan masuk dua hari yang lalu,” kata Mega. “Kalau pertalite baru habis siang ini (kemarin, red). Mudah-mudahan malam masuk. Pertalite didatangkan dari Sumatera Barat,” paparnya.
Sementara soal besaran kuota, lanjut Mega, sama tidak ada pengurangan. Yakni 16 KL. Hanya saja terkadang BBM nya datang dari Padang atau Tembilahan Indragiri Hilir. “Karena perjalanan jauh, terkadang terjadi kendala dalam perjalanan,” ujarnya.
Kadis Kopdagrin Kuansing Drs Masnur MM melalui Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Herlinawati mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi, pengelola SPBU selalu diingatkan melakukan sesuai aturan. Yakni pengisian menggunakan barcode my pertamina sesuai nomor polisi kendaraan dengan maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
“Penjelasan pengelola SPBU, itu sudah mereka lakukan,” kata Herlina. Sedangkan untuk pasokan, pihak pengelola SPBU menyebutkan tidak ada kendala. Kuota yang dikirimkan sesuai dengan jatah. Tetapi terkadang ada keterlambatan pasokan dating sehingga BBM habis lebih cepat.
Masyarakat Tak Ada Pilihan
Di Bengkalis, pertamax 92 dijual lebih mahal di pengecer yakni Rp19.000 per liter. Sedangkan pertamax 98 dijual Rp24.000 per liter. Namun, masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena hanya tersedia pertalite dan solar. Bahkan BBM yang masuk ke pulau Bengkalis sering mengalami keterlambatan, karena alasan penyeberangan Ro-Ro.
Dari pantauan di lapangan, Rabu (10/6) sore, ratusan kendaraan bermotor roda dua dan empat mengantre cukup panjang di SPBU Jalan Batan dan Jalan Lembaga. Demikian juga di SPBU luar kota Bengkalis, seperti di Jalan Sudirman Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan dan SPBU di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis.
“Entahlah tiap hari terlambat mobil masuk ke SPBU kami karena antrean di Ro-Ro penyeberangan. Makanya kami buka sejak mobil tangki masuk sampai malam hari,” ujar Ujang, pengelola SPBU Jalan Bantan, Bengkalis, Rabu (10/6).
Ia menyebutkan, dengan kondisi ini masyarakat mengeluh, karena sulit membeli BBM jenis pertalite di SPBU. Karena pihaknya tidak bisa menjual BBM ke pengecer, sehingga pembeli harus ke SPBU.
Sedangkan Andi, salah seorang masyarakat yang ingin membeli BBM jenis pertalite mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada masyarakat. Apalagi saat ini ada kenaikan harga BBM jenis pertamax 92.
“Pertamax tak dijual di semua SPBU di Pulau Bengkalis. Tapi anehnya di tingkat pengecer menggunakan Pertamini malah banyak yang menjual, tapi harganya melambung tinggi. Manalah kami mampu membeli, makanya kami rela mengantre cukup panjang,” ucapnya.
“Tak ada pilihan. Makanya mau tau mau dan suka tak suka harus ikut antrean yang melelahkan. Memang kalau tak menyusahkan masyarakat pemerintah kita ini tak senang. Tapi malah senang jika melihat sengsara seperti ini,” tambahnya.
Kenaikan Sesuai Formula Harga
Sekretaris Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah serta tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.
Pemerintah Klaim Minim Dampak ke Inflasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak besar pada harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Sebab, pertamax bukan bahan bakar utama sektor transportasi umum maupun angkutan barang.
“Harusnya dampaknya limited karena angkutan umum dan angkutan barang kan nggak pakai Pertamax,” kata Purbaya di Jakarta, kemarin (10/6). Apa langkah pemerintah agar kuota BBM subsidi, khususnya pertalite, tidak membengkak akibat peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi?
Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan kementerian teknis. “Itu nanya ke Pak Bahlil. Mesti ada metode lagi. Kalau tidak salah ada nozzle control, kalau nggak salah. Nanya Pak Bahlil yang ngerti,” tuturnya.(ilo/ayi/epp/dac/ksm/bry/mim/oni/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian