JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tiga komoditas strategis Indonesia kini mendapat pengawasan lebih ketat. Bukan untuk menghambat ekspor, melainkan memastikan transaksi sumber daya alam memberikan nilai optimal bagi perekonomian nasional. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencatat nilai ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy yang menjadi fokus pengawasan.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, ketiga komoditas tersebut menjadi fokus tahap awal operasi DSI karena memiliki nilai strategis sekaligus kontribusi besar terhadap ekspor nasional.
”Nilainya kurang lebih hampir mencapai 70 miliar dolar AS. Batu bara sekitar 30,35 miliar dolar AS, kemudian CPO sekitar 22,79 miliar dolar AS, dan ferro alloy sekitar 16,43 miliar dolar AS,” jelas Rosan dalam acara peluncuran DSI di Jakarta, Senin (24/8).
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Raih Predikat Bintang 5
Meski pengawasan diperkuat, DSI memastikan kegiatan ekspor ketiga komoditas tetap berjalan seperti biasa. Perseroan juga menghormati kontrak jangka panjang yang telah disepakati antara produsen dan pembeli. ”Hubungan komersial yang sudah ada akan tetap berlanjut di ketiga komoditas yang kita tangani, yaitu batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy,” tegas Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony.
Luke menjelaskan, pada tahap awal DSI akan berfokus pada pengawasan tata kelola ekspor hingga akhir tahun. Pengawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi tanpa mengganggu hubungan bisnis yang telah berjalan. Sejak Juni 2026, DSI telah menganalisis sekitar dengan nilai mencapai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp247,84 triliun. ”Analisis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap transaksi komoditas sekaligus meningkatkan kepercayaan global terhadap pasar komoditas Indonesia,” imbuhnya.
Baca Juga: IHGMH DPD Riau Apresiasi Langkah Strategis PT SPR
Luke juga menegaskan kehadiran DSI tidak akan menambah rantai birokrasi baru dalam proses ekspor. Pihaknya akan mengoptimalkan data yang sudah tersedia di berbagai kementerian dan lembaga. ”Kami tidak akan menambah birokrasi baru. Kami tidak akan meminta pengumpulan data baru jika data tersebut sudah ada. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya yang sudah tersedia,” ujar Luke.(dio/jpg)
Editor : Arif Oktafian